oleh

Diduga Korupsi : “Desa Air Gading Akan Dilaporkan” Terkait DD/ADD- yang tidak teransparan

MitraBangsa – Sumsel _Diduga ingin meraup keuntungan yang besar sehingga pagu anggaran atau Spanduk papan informasi tidak di sertakan ke proyek yang sedang berlangsung di desa air gading kecamatan muara padang sumatera selatan

Adapun informasi dari masyarakat setempat bahwa Kepala Desa tersebut jarang melakukan rapat musyawarah terkait setiap melakukan  pembangunan “apalagi untuk kordinasi, ke sesama Warganya saja tidak di ikut sertakan setiap pembangunan yang dikerjakan hanya keluarganya saja yang biasa ikut kerja ungkap seorang warga yang tidak mau disebut namanya.

Sesuai peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 21 BAB VII tentang Partisipasi Masyarakat .

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  dan/ melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Masyarakat juga dapat mengadukan jika ada masalah atau penyalahgunaan penggunaan Dana Desa.

Hasil penelusuran media bahwa ada titik pembangunan yang sedang dikerjakan terlihat jelas bahwa pengerjaan dilakukan secara asal asalan tebal dan panjangnya tidak diketahui dan tanpa memasang  papan informasi pagu anggaran proyek, diduga semua ini guna untuk mengelabuhi masyarakat setempat.

Saat akan di temui untuk mendapatkan hasil jawaban komfirmasi terhadap Suratman Selaku Kepala Desa, namun tak pernah ada ditempat demikian Sekdes,Bendahara Desa dan Kasipem nya tak pernah bisa ditemui, bendahara desa saat di hubungi lewat seluler tak pernah diangkat,di-Cat lewat WA pun tak ada jawaban sama sekali.

Dalam hal ini sudah seharusnya pihak Penegak hukum untuk menindak lanjuti terkait peraturan mentri yang tidak di laksanakan sebagaimana yang dijelaskan sebelumya dari dalam informasi yang ditulis tersebut diatas. Untuk memberikan sangsi yang tegas agar bisa menjadi pelajaran bagi oknum kepala desa lainya. Ditempat terpisah ketua bpd setempat bilang nya bagi saya no comen.//**Viss

News Feed