oleh

Warga Keluhkan Keterbatasan Blangko E-KTP Disdukcapil Kota Bekasi

Bekasi, mitrabangsa.online – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih ada warga saat ini mengeluh akan terhambatnya pencetakan E-KTP Selama ini, mereka masih menggunakan surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, yang masa berlakunya hanya enam bulan dan dapat diperpanjang enam bulan berikutnya.

“Kurang Lebih Sebanyak 70.000 warga yang belum memiliki e-KTP ini, sudah berstatus PRR (print ready record),”Penyebabnya karena keterbatasan blanko e-KTP yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri. ujar Sekdis Disdukcapil Kota Bekasi, Ridwan AS , Rabu (6/11/2019).

‎Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufiq Hidayat, menambahkan keterbatasan blanko yang dikirim Kementerian Dalam Negeri hanya berjumlah 500 blanko per bulan. Padahal, warga yang ingin melakukan perekaman mencapai 5.000 orang per bulannya.

“Kendalanya keterbatasan blanko yang diberi Kemendagri,” ujarnya.

Menurutnya, pengadaan blanko e-KTP merupakan kewewenangan pemerintah pusat yang diatur Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 sedangkan Pasal 28 ayat (1) Pengadaan Blangko KK, Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

“Mudah-mudahan tahun 2020 mendatang semua warga telah memiliki e-KTP karena akan ada sekitar 50 juta blanko e-KTP di Kemendagri,” tuturnya.

Pemkot Bekasi ‎telah membuka pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) hingga di kantor kecamatan. Warga tak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Juanda, Bekasi Timur, tetapi cukup mengurus administrasi di kantor kecamatan setempat.

Bahkan, Pemkot Bekasi sedang menyiapkan agar pelayanan tersebut juga bisa dilakukan hingga ke kantor kelurahan. “Mudah-mudahan, ‎tahun depan pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan di kantor kelurahan agar lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Bekasi,” sambung Nardi.

Kini, pihaknya tengah menyiapkan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung. ‎Kota Bekasi memiliki 12 kantor kecamatan dan 56 kantor kelurahan.

Saat ini, warga Kota Bekasi bisa mengakses pelayanan adminduk di kantor kecamatan di antaranya, perekaman dan pencetakan e-KTP, pelayanan Kartu Keluarga (KK), pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian.

Selain kantor kecamatan, Pemkot Bekasi juga membuka Mal Pelayanan Publik (MPP) di Bekasi Trade Center-Bekasi Timur, Gerai Pelayanan Publik di Atrium Plaza Pondokgede dan Gerai Pelayanan Publik di Plaza Cibubur Jatisampurna.//**mitrabangsa.online

News Feed