Ekspor Boleh Lagi, 302.000 Ton Minyak Sawit Siap Dikirim Ke Luar Negeri

MitraBangsa  Jakarta – Pemerintah sudah mengizinkan ekspor olahan kelapa sawit. Sejauh ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejauh ini sudah ada 251 persetujuan ekspor yang diberikan semenjak ekspor sudah dibuka kembali. Luhut sendiri diminta ikut untuk mengurus tata niaga minyak goreng dari hulu ke hilir. Dari laporan Kementerian Perdagangan menurutnya hingga hari ini ada 302 ribu ton CPO yang siap diekspor dari 251 izin ekspor yang sudah diberikan.

“Saat ini jumlah persetujuan ekspor yang terbit sudah 251 persetujuan dengan CPO yang bisa diekspor mencapai 302 ribu ton,” kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Minggu (5/6/2022). Hal ini pun dibenarkan oleh Menteri Perdagangan M Lutfi. Dia menyatakan total rencana ekspor CPO yang akan diizinkan mencapai 1.404.000 ton dan hingga hari ini sudah ada 302 ribu ton yang sudah diizinkan. Dari data yang dia paparkan ada 251 persetujuan ekspor yang dilakukan oleh 23 perusahaan. Sumber datanya dari INATRADE Kemendag per 5 Juni pukul 13:55 WIB.

“Kemudian ini yang diutarakan pak Menko izin sudah keluar 302 ribu ton, untuk 251 PE, dari rencana 1.404.000 ton yang akan dikeluarkan. Kami akan memacu ini secepat mungkin supaya bisa dilaksanakan pada kesempatan pertama,” papar Lutfi dalam kesempatan yang sama. Lebih lanjut dijelaskan dalam data yang dipaparkan Lutfi, dari total 302 ribu ton produk kelapa sawit yang akan diekspor terdiri dari produk Crude Palm Oil (CPO) 30.500 ton, RBD Palm Oil sebesar 130.725 ton, RBD Palm Olein sebesar 138.657 ton, dan used cooking oil (UCO) 2.100 ton.

Kembali ke Luhut, dia menegaskan pemerintah akan memantau kinerja ekspor kelapa sawit. Terutama dampaknya para harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Luhut menjelaskan pemerintah akan berupaya membuat harga TBS di tingkat petani tetap berada di sekitar Rp 2.500 per kilogram.

“Langkah percepatan akan diambil jika nantinya harga TBS masih rendah. Maka pemerintah akan secara non-stop menggodok kebijakan terkait hal ini. Kita harapkan TBS tidak kurang dari Rp 2.500 dan bisa lebih dari itu,” ungkap Luhut.//*** MitraBangsa.