Korupsi Dan Ekspresi Para Koruptor Di Indonesia

MitraBangsa Jakarta  –  Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah tolak ukur peringkat korupsi global yang paling banyak digunakan di dunia. Parameter ini digunakan untuk mengukur seberapa korup sektor publik masing-masing negara, menurut para ahli dan pebisnis. Keberadaan Indonesia di peringkat 96 dengan skor CPI sebesar 38 dari skala 100 menunjukan masih banyak PR yang mesti menjadi tanggung jawab bersama dalam memberantas korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) di situs resminya menyebutkan pada semester I tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 209 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 482 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp26.830.943.298.338 (Rp 26,8 triliun), suap sekitar Rp96.073.700.000 (Rp96 miliar), dan pungutan liar sekitar Rp2.552.420.000 (Rp2,5 miliar).

Korupsi adalah tindak kejahatan yang berdampak sistematis dan memerlukan upaya extra-ordinary untuk menekan korupsi hingga di titik terendah. Dan, pejabat kementerian atau pemerintah daerah menjadi aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Para pemangku jabatan pemerintahan tersebut memanfaatkan kekuasaan untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang tentunya demi keuntungan sepihak. Salah satu bentuk korupsi politik yang sering terjadi adalah adanya modus balas jasa kepada para pendukung dan pendana sang penguasa ketika proses pilkada berlangsung.

Salah satu bentuk balas jasa tersebut adalah dengan memberikan proyek dengan penunjukan langsung maupun memberikan proyek yang tidak melalui mekanisme pelelangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam dalam berupaya memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir pada tanggal 29 Desember 2003 merupakan bagian dari keseriusan pemerintah melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Cikal bakal KPK sendiri bermula pada masa reformasi tahun 1999 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri..//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *