Wali Kota Cimahi Tersangka Atas Dugaan Menerima Suap Proyek Rumah Sakit  

MitraBangsa  Jakarta  –  Beberapa pekan sebelum 270 daerah di Indonesia melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember 2020, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah diperiksa, Ajay ditetapkan sebagai tersangka penerima suap izin proyek Rumah Sakit Kasih Bunda.  Penetapan Ajay sebagai tersangka jadi catatan kelam Kota Cimahi, sebagai daerah pemekaran sejak 2001. Ajay jadi wali kota ketiga yang ditangkap KPK. Dua pendahulunya, Wali Kota Cimahi pertama, Itoc Tochija juga jadi pesakitan KPK. Penerus Itoc, yakni istrinya sendiri, Atty Suharti jadi orang nomor satu Cimahi yang kedua dengan status tersangka. Itoc menjabat dua periode 2002–2012. Sementara, Atty terpilih menggantikan suaminya pada periode berikutnya, yakni 2012–2017. Ketua KPK saat mengumumkan status tersangka Ajay, Sabtu (28/11) menyatakan prihatin atas korupsi yang terus dilakukan oleh Wali Kota Cimahi. Dia berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“KPK berharap apa yang dilakukan kepala daerah ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama,” ujar Firli. Terakhir. Itu yang diharapkan. Lantaran, sebelum Cimahi, beberapa kepala daerah lain juga secara berurutan terjerat korupsi, berulang. Kota Medan, mengalami hal serupa. Wali Kota Medan 2002–2006, Abdillah tersandung perkara pengadaan pemadam kebakaran dan korupsi dana daerah. Penerusnya, Ramli Lubis terjerat perkara sama. Selang beberapa waktu, Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin dieksekusi jaksa pada KPK ke Lapas Tanjung Gusta. Pengadilan menghukumnya karena terbukti menerima suap dari para sejumlah kepala dinas. Di level provinsi; Sumatra Utara, Gubernur Dua Periode Syamsul Arifin (1999–2008), tersangkut korupsi anggaran saat dia menjadi Bupati Tapanuli Selatan. Kemudian, penerusnya, Gatot Pujo Nugroho menjadi tersangka pemberi suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan anggota DPRD Sumut.

Penangkapan kepala daerah karena korupsi, secara berurutan di satu daerah, jadi catatan menarik jelang Pilkada Serentak 2020. Dalam catatan KPK, sejak pilkada langsung diterapkan pada 2005, sudah 300 kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. Sebanyak 124 di antaranya ditangani KPK.  Korupsi memang menjadi ujian berat bagi cakada yang nantinya bakal terpilih. KPK, menurut ketuanya, Firli Bahuri telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi, di pemerintah pusat maupun daerah. “Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi, dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi,” tutur Firli menguraikan strategi pencegahan. Fenomena seperti Kota Cimahi dan lainnya, menurut pengajar hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad, membuncah jadi pertanyaan publik soal efektivitas upaya pencegahan. Suparji menilai, ada beberapa hal yang harus diperbaiki KPK dari sisi pencegahan.

“Fenomena ini mengharuskan pencegahan KPK harus ditingkatkan. Kejadian di Cimahi, bisa terjadi di daerah lain, hanya saja tidak terendus,” kata Suparji kepada Validnews, Selasa (8/12).  Dia mengusulkan, KPK harus memperkuat jaringan dengan pihak atau lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian, lembaga antikorupsi tersebut harus meningkatkan sumber daya manusianya (SDM) baik dalam hal jumlah ataupun dari sisi kemampuan. KPK perlu intensif masuk ke daerah-daerah melakukan sosialisasi anti-korupsi pada masyarakat ataupun kepala daerah. Tak kalah penting, KPK harus mewaspadai suatu daerah yang dipimpin oleh dinasti politik tertentu. Menurut Suparji, kebijakan daerah yang dikuasai oleh dinasti politik tertentu tidak akan berkembang alias itu-itu saja. Plt Jubir Pencegahan KPK Ipi Maryati memaparkan yang terjadi di Cimahi adalah manifestasi upaya lembaga itu memperbaiki tata kelola pemerintah daerah, yakni perizinan.

Fokus pencegahan KPK di daerah lanjut Ipi, adalah memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Dimulai dari perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), manajemen aparatur sipil negara (ASN), kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah (APIP), optimalisasi pendapatan daerah (OPD), tata kelola dana desa, dan manajemen aset daerah. Ipi mengatakan, delapan fokus area intervensi tersebut merupakan hasil identifikasi KPK atas titik rawan korupsi. KPK membentuk unit Koordinasi Wilayah (Korwil) mendampingi pemda membenahi tata kelola pemerintahan. Komisi juga menerapkan delapan instrumen pencegahan korupsi yang terangkum dalam sebuah sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP). Sumber daya pemda pun jadi perhatian. Lantaran, dalam pelbagai kasus, KPK menemukan praktik KKN dalam proses promosi, rotasi dan mutasi ASN. KPK juga berupaya meminimalkan praktik tersebut, dengan memperbaiki manajemen ASN. Terselip pula, kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN) dan gratifikasi. Monitoring atas kemajuan implementasi delapan instrumen ini dilakukan melalui Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA.ID) yang dapat diakses publik melalui jaga.id. “Tujuannya, memperkuat mekanisme kontrol dan partisipasi masyarakat,” terang Ipi.

Proses Seleksi

Tak hanya KPK, Kementerian Dalam Negeri juga berupaya menjaga agar kepala daerah hasil pilkada tak berperilaku korup. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan, pemerintah selalu membekali pengetahuan pencegahan korupsi bagi calon kepala daerah sebelum ikut pilkada.

“Pembekalan itu juga dilakukan bersama KPK,” tutur Benni. Salah satu materi pembekalannya ialah soal substansi korupsi dari dipaparkan oleh pejabat Kemendagri, KPK, Polri, Kejaksaan, ataupun ICW.

“Kami awasi terus pelaksanaan pemerintahan di daerah. Kami selalu ingatkan dalam berbagai forum, terutama pengelolaan dan perencanaan anggaran,” kata Benni.  Terhadap cakada, ia memastikan Kemendagri sudah menyeleksi ketat sesuai dengan ketentuan. Yang utama menentukan adalah pilihan masyarakat. Benni juga menegaskan, pemerintah serius memerangi korupsi. Salah satu bukti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan para pejabat di tingkat pusat dan daerah.

Peran Parpol

Suparji mengatakan, partai politik semestinya punya andil untuk mencegah korupsi di tingkat daerah. Selayaknya, parpol menyeleksi dengan baik dan benar kadernya sebelum diusung menjadi cakada.  Di sisi lain, parpol juga harus melakukan pembenahan dan menerapkan budaya antikorupsi. Mendisiplinkan kader agar sungkan dan malu bila melakukan korupsi. Menurut dia, publik juga harus memperhatikan oligarki politik. Karena oligarki politik tidak akan memberikan ruang yang sama kepada orang yang tidak punya akses kekerabatan atau pertemanan. Kalau sudah demikian, praktik mahar politik jadi lazim diminta pada calon yang membutuhkan dukungan. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto berpandangan sama; parpol harus ikut bertanggungjawab dalam mengawasi calon yang diusung maju dalam pilkada. Biasanya, cakada lebih patuh pada partainya dibanding institusi lain, termasuk KPK.

“Tapi kemauan parpol untuk hal itu masih tanda tanya,” kata Agus. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengamini ihwal tingginya biaya politik yang dipatok mayoritas parpol kepada cakada. Ketika calon yang ingin maju di pilkada mencari dukungan parpol, sudah bukan rahasia umum bahwa seringkali ada permintaan mahar tersebut. Oleh karena itu, seluruh parpol harus mau untuk tidak menerapkan yang namanya mahar politik. Menurutnya, mahar politik yang tinggi berpotensi memicu terjadinya korupsi bagi kepala daerah. “Paling memungkinkan yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan atau menghilangkan mahar politik itu,” kata Taufik. Kemudian, Taufik menilai, mencegah kepala daerah bertingkah laku koruptif harus dibarengi kebijakan parpol dengan membangun budaya antikorupsi. Parpol yang menerapkan budaya antikorupsi akan membuat kader yang memiliki atau berniat korupsi akan merasa terasingkan dan tidak nyaman. Sebaliknya, parpol yang membuka peluang bagi korupsi, maka kader-kader yang memiliki pemikiran koruptif menjadi nyaman.

Selain itu, parpol juga perlu meningkatkan edukasi pada publik bahwa pilkada bukan bukan ajang transaksional. Presiden Institut Otonomi Daerah, Djohermansyah Djohan menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan kepala daerah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satunya disebabkan oleh perilaku pemilih. Berdasarkan kajian yang dilakukannya, para pemilih di Indonesia kerap menerapkan, ada uang ada suara. Selain faktor pemilih, para calon kepala daerah menyiapkan uang lain untuk diberikan kepada para pemilih. Misalnya, memberikan ‘sedekah’ kepada para pemilih sebagai bentuk politik uang dari para peserta pesta demokrasi. Belum lagi, perilaku partai politik. Banyak dari pemangku kekuasaan di partai meminta sejumlah imbalan dari calon kepala daerah untuk memuluskan langkahnya sebagai calon yang diusung partai dan para koalisinya.

“Istilahnya mahar politik. Kalau tidak ada mahar tidak akan diusung. Walaupun belum ada yang terkena OTT. Tapi itu fakta yang kita dapat dari para calon,” kata Djohermansyah. Lantaran mahar, banyak cakada mencalonkan diri secara independen. Namun, mayoritas cakada perorangan harus menelan pil pahit alias tak terpilih. Djohermansyah menyebutkan, karena masih kental sifat transaksional, sebagian biaya itu dibantu oleh pengusaha atau biasa disebut dengan investor politik. Dari situ lah, kata dia, terjadi negosiasi antara cakada dan investor terkait proyek yang akan dibangun cakada saat memimpin daerahnya. Hal inilah yang membuat kepala daerah tak bisa lepas dari pusaran korupsi di Indonesia.  Ujungnya, lahirlah pemda yang buruk dan kepala daerah melakukan penyimpangan.//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *