Anggaran Sewa Rumah DPRD Bima Berbau Korupsi, Kejati NTB Pelajari Laporan

MitraBangsa  Lombok  –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menerima laporan adanya dugaan korupsi anggaran sewa rumah DPRD Bima tahun 2021 dan 2022. ”Kami masih pelajari laporan itu,” kata Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra, Selasa (8/11).

Saat ini, mereka masih menunggu disposisi pimpinan, terkait arah proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata). Apakah ke bidang Pidsus atau Intelijen. ”Kalau sudah didisposisi, baru ditindaklanjuti dengan menelaah dan meneliti dokumen-dokumen laporan,” kata Efrien.

Dalam dokumen pelaporan itu disebutkan, Pemkab Bima mengalokasikan anggaran sewa rumah anggota DPRD tahun 2021 sebesar Rp 5,9 miliar. Setiap anggota dewan mendapatkan anggaran sewa rumah Rp 132 juta per tahun.

Total anggaran yang dikucurkan untuk sewa rumah anggota DPRD Bima tahun 2021-2022 sebesar Rp 11,9 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak anggota DPRD Bima yang tidak menggunakan rumah tersebut.

Dari laporan masyarakat tersebut, terindikasi tindak pidana korupsinya mencapai Rp 5 miliar lebih. ”Semua masih perlu didalami,” tutupnya.//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *