Polri Geledah PT PPN Dan PT AKT Terkait Korupsi Jual Beli BBM Rp 451,6 M

MitraBangsa  Jakarta  –  Bareskrim Polri menggeledah PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dan PT Asmin Kolindo Tuhup (AKT) terkait kasus dugaan korupsi jual beli bahan bakar minyak (BBM). Bareskrim mengatakan sedang mencari barang bukti dan alat bukti lain di kasus tersebut. Disebut, penggeledahan itu dilakukan pada Rabu (9/11/2022). Ada tiga tim yang menggeledah di tiga tempat beda. Mulai kantor pusat PT PPN di Jaksel, tuang IT PT PPN, dan kantor PT AKT di Jakarta Pusat. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti sehingga kasus menjadi terang.

“Melakukan pencarian barang bukti dokumen yang terkait dengan perkara, melakukan pencarian dokumen transaksi keuangan dan bukti-bukti aliran transaksi keuangan, melakukan pencarian barang bukti elektronik yang terkait dengan korespondensi para pihak,” kata dia dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (9/11/2022). “Melakukan pencarian barang bukti elektronik yang terkait dengan transaksi jual beli BBM secara nontunai dan transaksi pembayaran dan dokumen-dokumen terkait lainnya,” imbuhnya. Sebelumnya, Dittipidkor Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perjanjian jual bel BBM nontunai antara PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN) dan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) pada 2009-2012. Kasus ini juga telah naik ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara.

Berdasarkan hasil penyelidikan, terdapat indikasi kerugian negara yang dihitung berdasarkan jumlah BBM yang dikeluarkan oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) sesuai dengan kontrak dan adendum I-II yang belum dilakukan pembayaran, sehingga menjadi kerugian negara sebesar Rp 451.663.843.083 (Rp 451,6 miliar). “Penyidik pun melakukan gelar perkara dan memutuskan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidik pun melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan membuat rencana penyidikan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan profiling kepada pihak-pihak yang diduga terlibat guna asset recovery,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (22/8).

Pertamina Buka Suara

Menanggapi perkara kasus ini, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting membenarkan adanya perkara piutang macet di mana AKT tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian sejak 2012. “Betul terjadi piutang macet PT AKT yang timbul dari pelaksanaan perjanjian jual beli BBM Industri pada 2009-2012. AKT tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian sejak 2012,” ujar, Kamis (25/8/2022). Lebih lanjut, Irto menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk proses penagihan piutang tersebut namun tidak pernah terbayar. Alhasil, pada 2016, AKT mengajukan penundaan pembayaran utang.

“PT AKT mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan diputuskan homologasi pada April 2016. AKT sepakat membayar utang ke PPN mulai 2019. Namun sampai saat ini tidak pernah dibayarkan,” jelasnya. Bahkan, ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya penagihan hingga terakhir pada Mei 2022. Namun hingga saat ini perkara tersebut belum terselesaikan.

“PPN telah melakukan penagihan realisasi pembayaran utang berkali-kali, bahkan terakhir di Mei dan Juni 2022,” ungkap Irto. “Pada dasarnya PPN patuh pada seluruh keputusan hukum dan sedang terus melakukan upaya untuk mendapatkan pembayaran dari AKT,” tambahnya.//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *