Cegah Korupsi, KPK Dan Pemprov Kumpulkan Pelaku Usaha

MitraBangsa  Kota Bekasi  –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengumpulkan Kepala Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama para Pelaku Usaha yang diselenggarakan di Aula Adhistya Utama Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (18/11/2022) pekan lalu. Pertemuan ini dalam rangka membahas isu strategis dan potensi area rawan korupsi dalam kegiatan berusaha di Bumi Khatulistiwa. Pada kesempatan ini, Kasatgas Satu Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, Teguh Widodo mengenalkan kepada hadirin tentang Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU).Dikatakannya bahwa, AKBU dibentuk karena tingginya kasus pidana korupsi yang berkaitan dengan sektor pelaku usaha. Untuk itulah direktorat ini muncul untuk membendung tindakan tercela itu.

“Jadi Direktorat kami namanya adalah Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU). Direktorat ini baru dibentuk di akhir tahun 2020 dan baru beroperasi kurang lebih dua tahun. AKBU ini bentuk karena data yang ada di KPK, para pelaku tindak pidana korupsi tertinggi berada di sektor pelaku usaha,” ungkapnya. Teguh menjelaskan, faktor pelaku usaha ini bisa terlibat dalam tindak pidana korupsi tentu saja karena ada regulator penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk di dalamnya.

“Ini terjadi seperti misalkan menyuap penyelenggara negara, hal itu sangat salah sekali. Tentu saja masuk kedalam lingkup tindak pidana korupsi. Walaupun uang suap itu milik pribadi tetapi karena dia memberikannya kepada penyelenggara negara tetap saja akan terjerat kasus korupsi,” jelasnya. Adapun tujuan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) datang ke Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemetaan di titik-titik rawan korupsi pada sektor usaha.

“Makanya, kami mengundang para pelaku usaha agar bisa hadir. Guna supaya para pelaku usaha swasta ini bercerita tentang permasalahan yang berkaitan terhadap celah korupsi, nanti kami akan melakukan pencegahannya,” ungkapnya. Selain itu, Kasatgas Satu AKBU ini juga menerangkan bahwa dirinya telah meminta izin kepada Gubernur Kalbar untuk membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi. Ia menambahkan, komite tersebut nantinya berguna sebagai wadah untuk berdialog antara regulator dan pelaku usaha jika ada yang mengalami kendala dalam perizinannya.

“Oleh karena itu pula, kami disini juga mau membentuk komite advokasi daerah (KAD) Antikorupsi untuk Provinsi Kalbar. Fungsinya KAD ini nantinya sebagai wadah pertemuan dialog antara regulator dan pelaku usaha. Tentu saja melibatkan unsur pemerintah dan sektor swasta dalam kepengurusannya,” terangnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr.Harisson, M.Kes., mengutarakan Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung atas terselenggaranya dialog KPK dengan Pelaku Usaha dalam rangka pemetaan titik rawan Korupsi pada dunia usaha di Provinsi Kalbar.

“Dengan kegiatan ini menggambarkan komitmen dan perhatian yang tinggi dari KPK RI kepada seluruh penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Kalbar untuk dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas pemerintah dan pembangunan yang bebas dari Korupsi,” ungkap Harisson. Dirinya menambahkan, bahwasanya persoalan Korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa ‘extra ordinary crime’, memerlukan upaya yang luar biasa pula dalam pencegahan dan pemberantasannya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, kami memandang positif atas kerja cerdas dan kerja keras KPK RI dalam program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dengan berbagai Divisi dan Direktorat yang ada di KPK RI,” ujarnya. “Oleh karena itu kepada para kepala Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha yang hadir, saya ingatkan untuk menjalankan tugas, melaksanakan program dan kegiatan dengan jujur tanpa Korupsi. Karena akan menjadi beban berat dan sulit bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov Kalbar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *