Korupsi Dana CSR, Eks Kades Medan Estate Dituntut 6 Tahun Bui

MitraBangsa  Medan –  Mantan Kepala Desa (Kades) Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Faizal Arifin dituntut penjara selama 6 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dia dituntut dalam perkara korupsi. Faizal disebut jaksa melakukan tindak pidana korupsi penggunaan dana sosial untuk lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) berjumlah Rp.540 Juta dari PT Karsa Prima Permata Nusa (PT KPPN) sejak tahun 2017 hingga 2020, lalu.

Atas perbuatannya, jaksa menilai Faizal melanggar pasal tentang tindak pidana korupsi. Untuk itu jaksa menuntu Faizal 6 tahun penjara. “Meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum terdakwa Faizal Arifin dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara denda Rp 250 juta dan subsidair 6 bulan kurungan,” kata jaksa Putra membacakan amar tuntutannya, Senin (12/12/2022). Jaksa juga menuntut Faizal Arifin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270 juta. Dengan ketentuan, satu bulan setelah putusan jika tidak dibayar maka harta benda Faizal akan dilakukan lelang oleh jaksa untuk menutupi kerugian negara.

Namun, lanjut Jaksa membacakan nota tuntutannya, jika uang pengganti tidak dibayar dan harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi kerugian negara atas perbuatannya, jaksa meminta kepada majelis hakim melalui tuntutannya agar Faizal dipenjara selama 1 tahun. Setelah Jaksa membacakan tuntutannya, hakim mempersilahkan kepada terdakwa Faizal untuk melakukan pembelaan secara lisan pada pekan depan. “Terdakwa, anda sudah dengar dengan tuntutan jaksa. Silahkan anda melakukan pembelaan dengan secara lisan melalui penasihat hukum saudara, anda mengerti,” ucap hakim.

Sebelumnya dalam dakwaan jaksa Putra Raja Rumbi Siregar menguraikan perkara ini berawal dari aksi unjuk rasa warga atas rusaknya jalan umum di Desa Medan Estate atas kendaraan PT KPPN yang lalu lalang. Karena unjuk rasa tersebut, akhirnya dilakukan rapat antara pemerintahan desa yang diwakili terdakwa Faizal Arifin dengan pihak perusahaan yang diwakilkan oleh Danang Pj. Dalam rapat tersebut, keluarlah hasil kesepakatan bersama yang mana di antaranya PT KPPN akan mengeluarkan kompensasi alias CSR atas rusaknya fasilitas jalan umum sebagai bentuk tanggung jawab sosial seperti bantuan kendaraan ambulans dan dana aspirasi.

Jaksa melanjutkan, dana aspirasi tersebut disalurkan secara rutin setiap bulannya oleh PT KPPN kepada terdakwa selaku kades sebesar Rp15 juta dan Rp 2,5 juta di antaranya untuk kas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Medan Estate. Total dana CSR yang digelontorkan ke terdakwa Rp 720 juta periode tahun 2017 hingga 2020. Sebab setiap bulannya diterima Faizal sebesar Rp15 juta.

Namun, dana CSR dari PT KPPN tersebut ternyata Faizal bersama dengan Sekretarisnya Rusmiati (berkas terpisah) tidak pernah melakukan pembahasan ke dalam rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Karena tidak dilakukan pembahasan pada rapat APBDes maka dana tersebut tidak masuk dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) Medan Estate. Setelah diselidiki, ternyata terdakwa bersama dengan Rusmiati dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan. Akibatnya negara mengalami kerugian hingga Rp 540 juta.//***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *