Berita  

Persetujuan Cak Imin Dikorek KPK

banner 120x600

MitraBangsa.Online – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi terkait kasus dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Tim penyidik mengorek pengetahuan Cak Imin soal persetujuannya dalam proyek tersebut.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan awal mula dari kebijakan saksi selaku pengguna anggaran menyetujui adanya proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/9/2023).

Selain itu, Ali mengatakan, pihaknya juga meminta keterangan Cak Imin mengenai peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini saat menindaklanjuti pelaksanaan proyek tersebut. “Keterangan saksi (Cak Imin) tersebut penting agar konstruksi perkara ini menjadi semakin jelas dan terang,” ujar Ali.

Tim penyidik KPK pun terus bekerja menyelesaikan pemberkasan kasus ini. Sehingga proses penyidikannya dapat selesai secara efektif dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat korupsi proyek tersebut.

“Pada waktunya nanti, KPK pasti akan menyampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Hal ini sebagai prinsip transparansi kepada masyarakat atas kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK memeriksa Cak Imin pada Kamis (7/9/2023). Dia mengaku telah menyampaikan seluruh informasi yang diketahuinya kepada tim penyidik KPK. “Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat. Yang saya tahu, semuanya sudah saya jelaskan,” kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan, kasus ini terkait dugaan rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) tahun 2012. Saat itu, Cak Imin menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Ia pun mengungkap bahwa ada tiga tersangka dalam kasus tersebut.

“Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang atau pengusaha atau apa lah gitu,” kata dia.

Menakertrans periode 2009-2014 ini pun berharap seluruh keterangannya dapat membantu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Ia juga mengaku terus mendukung kinerja lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi di Indonesia. “Moga-moga dengan penjelasan ini, KPK semakin lancar dan cepat, tuntas mengatasi seluruh kasus korupsi,” ujar Muhaimin.

Adapun lembaga antirasuah ini mengungkapkan bahwa terdapat dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut. KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini dan sudah dicegah bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri atas dua ASN dan satu pihak swasta. Namun, identitas para tersangka dan konstruksi perkara dugaan korupsi itu bakal dipublikasikan saat penahanan dilakukan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu tersangka itu adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, I Nyoman Darmanta. Kemudian, Reyna Usman yang saat kasus ini terjadi menjabat sebagai dirjen pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, serta pihak swasta bernama Karunia.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin tidak mempersoalkan pemeriksaan Cak Imin tersebut sepanjang masalah tersebut murni kasus hukum. “Ya kan Cak Imin sudah datang, saya kira sepanjang masalahnya murni ya proses hukum saja. Itu saya kira nggak ada masalah,” ujar Kiai Ma’ruf di Padang, Sumatra Barat.

Meski demikian, Kiai Ma’ruf mengingatkan, pemeriksaan ini bisa menjadi masalah jika ada unsur-unsur politisasi hukum. Karena itu, dia berharap KPK bekerja profesional dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Kemenaker tersebut. “Yang menjadi masalah itu kalau di dalamnya itu ada politisasi. Saya kira mudah-mudahan memang ini murni masalah hukum,” ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia itu mengingatkan akibat dari politisasi hukum yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. “Kalau murni ya sudah, itu kan tidak ada masalah, ya semuanya, termasuk Cak Imin sendiri sudah datang. Tetapi, kalau ada unsur politisasi tentu akan timbul reaksi saya kira itu aja,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *