MitraBangsa.Online – Pemerintah ingin melibatkan swasta dalam pembangunan jaringan gas (jargas) melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hal itu dilakukan untuk mempercepat pencapaian target jargas sehingga bisa menekan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tarsrif mengungkapkan rencana itu merupakan hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (12/10) kemarin.
Rencana itu akan direalisasikan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. “Dengan peraturan perpres yang ada (Perpres 6/2019), KPBU kan enggak masuk dalam skema. Sekarang, perpres akan direvisi sehingga KPBU bisa jalan, sehingga badan usaha bisa jalan,” ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/10).
Arifin mengakui pembangunan jargas masih jauh di bawah target. Tahun ini, sambungan jargas baru menjangkau 835 ribu rumah tangga. Padahal, pemerintah menargetkan 4 juta sambungan rumah tangga tahun depan. Menurut Arifin, hal itu terjadi karena pendanaannya hanya mengandalkan APBN dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Dengan membuka kesempatan bagi badan usaha lain, pemerintah berharap percepatan jangkauan bisa dilakukan.
“Kita harapkan dari PNBP bisa dipakai untuk dibangun jargas. Jadi dengan keroyokan kita harapkan targetnya bisa banyak,” ujarnya.
Mengutip situs Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penggunaan LPG 3 kg menunjukkan tren peningkatan yang memicu peningkatan subsidi hingga menembus Rp117 triliun tahun ini.
“Di tahun 2022 kemarin (penggunaan) mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi, dan yang nonsubsidi itu turun terus, jadi yang tahun kemarin sekitar 580 ribu. Nah, subsidi ini diperkirakan di tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp117 triliun,” ungkap Airlangga usai menghadiri ratas di Istana Negara kemarin.
Sementara, dari realisasi 835 ribu sambungan jargas, sebanyak 594 ribu pendanaannya berasal dari pemerintah dan 241 ribu dari PGN. Melihat hal itu, peran swasta diperlukan.
“Ini menjadi perhatian pemerintah agar jaringan gas ini bisa dinaikkan di tahun 2024 ke angka 2,5 juta jaringan,” ujarnya.
