Minat Pedagang Ikut Pasar Lelang Komoditas Di Sumut Belum Maksimal

banner 120x600

MitraBangsa.Online – Pasar Lelang Komoditas (PLK) jadi peluang petani untuk dapat memasarkan hasil panen lebih luas. Terlebih, saat ini harga kebutuhan bahan pokok terus merangkak naik.Sistem PLK di Sumut sudah berlangsung sejak tahun 2021. Teranyar, pada tahun 2023, ada tiga kabupaten yang turut melakukan PLK, di antaranya ada Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Bahkan, Simalungun berhasil melakukan transaksi lebih dari Rp 1,5 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2021, kabupaten yang ikut berpartisipasi yaitu Karo, Tapanuli Utara, dan Dairi. Bahkan, saat awal dilaksanakan, Taput berhasil melakukan transaksi Rp 291 juta.Ada beragam komoditas yang sudah ikut ditransaksikan saat pasar lelang seperti cabai merah, kopi, asam gelugur, jeruk, andaliman, kapulaga, hingga bawang merah.Namun begitu, Pemeriksa Badan Pengawas Berjangka Komoditi Ahli Muda Kemendag Bayu Kusworo mengakui PLK di Sumut masih belum maksimal.

“Pasar lelang di Sumut kalau kita bicara kinerjanya memang masih belum optimal padahal potensi holtikultura di Sumut itu banyak sekali. Nah, tantangan kita itukan selama ini pelaku usaha sudah ada jalurnya, nah tiba-tiba ada instrumen baru kan perlu penyesuaian,” ungkap Bayu kepada detikSumut, Kamis (9/11/2023).Tak hanya itu, PLK hingga saat ini masih cukup asing di telinga pelaku usaha. Bahkan, Bayu tak menampik jika masih ada OPD yang belum mengetahui mendalam mengenai sistem lelang ini.

“Jangankan pelaku usaha, di kalangan pemerintah saja belum semuanya paham. Apalagi yang tidak incharge langsung ya, padahal pasar lelang ini punya potensi besar, cuma informasinya masih belum tersebar,” ujarnya.

Kemudian, Bayu menyebutkan bahwa tantangan cukup besar yang perlu dihadapi yaitu membangun ekosistem. Ia menilai, Sumut masih minim partisipasi penyelenggara PLK ini.”Ekosistem yang belum siap tentu tak akan bisa berjalan baik, yaitu operatornya. Nah, dalam tiga tahun ini, kita dorong di Sumut untuk mengidentifikasi calon penyelenggara lelang. Kalau sekarang kan penyelenggaranya masih Disperindag, kalau selalu dilaksanakan oleh dinas, saya yakin ini tak akan optimal. Ini agak lambat di Sumut, bagaimana mereka menyiapkan calon penyelenggara,” jelasnya.

Bayu menyebutkan bahwa pemerintah juga turut menggelontorkan dana kurang lebih Rp 300 juta-Rp 400 juta untuk tiap provinsi dalam memfasilitasi pra dan saat penyelenggaraan pasar lelang.”Dalam tiga tahun terakhir kita ada dana dekonsentrasi pasar lelang komoditas, itu dari APBN yang kita salurkan ke 13 provinsi yang kita rasa siap membangun embrio pasar lelang,” ujar Bayu.

Di samping itu, Bayu menyebutkan bahwa PLK disarankan dilaksanakan dengan jadwal tetap. Hal ini berpotensi untuk menarik para pelaku usaha maupun pembeli untuk terlibat dalam pasar lelang tersebut.”Idealnya pasar lelang ini dilakukan secara terjadwal atau harian. Contohnya pasar di Riau itu lakukan lelang karet tiap minggu, mereka jadi tidak bertanya-tanya apakah ada lelang lagi atau tidak. Kita harapkan dengan pelaksanaan lelang rutin, pembentukan harga akan terjadi di situ bukan tempat lain,” jelasnya.

“Dengan pasar lelang ini kita bisa menawarkan perdagangan yang adil, pembentukan harganya bisa jadi referensi untuk di daerah lain,” pungkasnya.

Pelaksanaan PLK kini lebih fleksibel. Penjual dan kembali kini dapat bertransaksi baik secara online maupun offline dari berbagai daerah. Hal ini akan memperluas pasar pedagang untuk melelang hasil panennya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *