MitraBangsa.Online Jakarta – Calon Presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengumumkan rencananya untuk melakukan perubahan besar terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024. Prabowo menyatakan akan mengkonsolidasikan BUMN menjadi satu entitas besar yang disebut Super Holding. Rencana ini sontak memicu berbagai tanggapan, baik dari kalangan pengamat ekonomi maupun pelaku industri.
Menurut Prabowo, reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa saat ini BUMN terlalu terpecah-pecah dan banyak yang bergerak di bidang yang sama, sehingga mengurangi potensi sinergi antarperusahaan. “Jika BUMN menjadi Super Holding, kita akan memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dan dapat bersaing dengan perusahaan multinasional di dunia,” kata Prabowo dalam pidatonya di Jakarta, Senin (30/9/2024).
Dampak Ekonomi
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyatakan bahwa pembentukan Super Holding BUMN bisa membawa dampak positif dalam hal efisiensi operasional. “Dengan adanya Super Holding, tumpang tindih di antara BUMN bisa diminimalisir. Akan tetapi, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan begitu banyak perusahaan dengan struktur yang berbeda-beda,” ujarnya.
Di sisi lain, Faisal juga mengingatkan potensi risiko terkait monopoli. “Jika tidak dikelola dengan baik, Super Holding bisa menjadi terlalu dominan di pasar, yang mungkin menekan persaingan di sektor-sektor tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, ekonom senior INDEF, Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa dampak terbesar dari perubahan ini akan terlihat dalam jangka panjang. “Super Holding berpotensi mengoptimalkan keuntungan negara dari BUMN, tetapi ada risiko bahwa restrukturisasi besar-besaran bisa menimbulkan kekacauan internal dalam jangka pendek,” kata Bhima. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan holding ini.
Dampak Sosial dan Politik
Selain dampak ekonomi, rencana ini juga membawa implikasi sosial dan politik. Beberapa pihak menilai bahwa penggabungan BUMN dalam bentuk Super Holding dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karena adanya efisiensi operasional. Namun, juru bicara Prabowo memastikan bahwa reformasi ini tidak akan menyebabkan PHK besar-besaran. “Fokus kami adalah meningkatkan efisiensi, bukan mengurangi tenaga kerja. Kami akan mencari solusi terbaik agar karyawan tetap terlindungi,” tegasnya.
Dari sisi politik, rencana ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengusaha besar dan pelaku ekonomi yang memiliki kepentingan di sektor BUMN. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, menyatakan bahwa kebijakan ini dapat menjadi alat politik untuk memperkuat posisi Prabowo dalam Pilpres 2024. “Reformasi BUMN selalu menjadi isu sensitif yang bisa mendulang simpati, terutama dari kalangan kelas menengah yang menginginkan perubahan sistemik dalam tata kelola negara,” ungkap Siti.
Respon Publik
Di media sosial, reaksi terhadap rencana Prabowo ini cukup beragam. Beberapa warganet mendukung ide tersebut dengan alasan bahwa BUMN memang perlu perbaikan dalam hal kinerja dan tata kelola. Namun, ada juga yang khawatir jika perubahan ini hanya akan memperbesar monopoli pemerintah dalam sektor ekonomi dan memperburuk pelayanan publik.
Salah satu netizen, @rahmadyt, berkomentar di Twitter, “Ide Super Holding BUMN ini bagus kalau tujuannya benar-benar untuk efisiensi. Tapi jangan sampai malah jadi alat politik buat menguasai pasar.”
Sebaliknya, akun @lilyanawa menyatakan kekhawatirannya, “Kalau BUMN dijadikan Super Holding, apa yang akan terjadi dengan karyawan-karyawannya? Apakah mereka aman dari ancaman PHK?”
Langkah Selanjutnya
Rencana ini masih dalam tahap perencanaan dan membutuhkan banyak kajian serta masukan dari berbagai pihak. Pemerintah saat ini, melalui Kementerian BUMN, belum memberikan komentar resmi mengenai usulan Prabowo tersebut. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya sempat menyebutkan bahwa perbaikan di tubuh BUMN sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun terakhir, dengan upaya konsolidasi dan efisiensi di sejumlah perusahaan negara.
Apabila rencana Prabowo ini terealisasi, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan struktur BUMN yang lebih terpusat dan kuat. Namun, tantangan implementasi dan dampak terhadap perekonomian nasional serta kehidupan sosial masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Bagaimana masa depan BUMN Indonesia di bawah kepemimpinan Super Holding? Waktu yang akan menjawab.