MitraBangsa.Online Jakarta – Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan datang diperkirakan akan fokus pada peningkatan pendapatan negara melalui pengenaan pajak yang lebih ketat terhadap kelompok masyarakat kaya, atau yang sering disebut dengan istilah “crazy rich” Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
Pajak terhadap kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan fantastis ini menjadi salah satu topik utama yang sedang dibahas oleh tim ekonomi Prabowo Subianto. Dengan kekayaan yang mereka miliki, para crazy rich dianggap sebagai salah satu potensi besar dalam menyumbang lebih banyak bagi kas negara melalui pajak.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto kerap menyampaikan bahwa pentingnya pemerataan kesejahteraan, serta penekanan pada keadilan sosial ekonomi. “Mereka yang memiliki kekayaan lebih besar tentu harus memberikan kontribusi yang lebih besar pula kepada negara, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam sebuah acara diskusi publik beberapa waktu lalu.
Fokus pada Pajak Progresif
Sumber dari lingkaran dalam tim ekonomi Prabowo menyebutkan bahwa skema pajak progresif akan menjadi salah satu alat utama yang digunakan untuk memastikan para crazy rich ini membayar pajak sesuai dengan kekayaan mereka. Pajak progresif ini berarti semakin besar penghasilan atau kekayaan seseorang, semakin besar pula persentase pajak yang harus dibayarkan.
Tidak hanya pajak penghasilan, pemerintah di bawah Prabowo juga dirumorkan akan menerapkan pajak khusus bagi aset dan properti mewah, yang selama ini dianggap belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Hal ini diharapkan dapat membantu menutup celah-celah kebocoran pajak dan memperluas basis perpajakan di Indonesia.
Tantangan dalam Implementasi
Meski kebijakan ini dinilai sebagai langkah positif, tantangan dalam penerapan pajak terhadap para crazy rich juga tidak bisa dianggap remeh. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya praktik penghindaran pajak dan pelarian modal ke luar negeri yang sering kali dilakukan oleh orang-orang kaya. Untuk itu, pemerintah perlu merancang strategi yang tepat agar kebijakan ini tidak malah menyebabkan keluarnya investasi dari dalam negeri.
Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa langkah ini harus diimbangi dengan perbaikan sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. “Jika pemerintah serius ingin menarik lebih banyak pajak dari kelompok crazy rich, maka sistem perpajakan kita harus lebih simpel dan transparan. Jangan sampai ada celah untuk menghindari pajak,” jelasnya.
Dukungan Masyarakat
Di sisi lain, kebijakan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang mengharapkan adanya kontribusi lebih dari kalangan kaya untuk pembangunan negara. Melalui media sosial, banyak netizen yang menyuarakan dukungannya terhadap rencana tersebut.
“Sudah saatnya para crazy rich ini ikut bantu membangun negeri. Selama ini yang merasakan dampak pembangunan justru banyak dari kalangan atas, jadi wajar kalau mereka harus bayar lebih banyak pajak,” tulis salah satu pengguna Twitter.
Dengan tantangan dan dukungan yang ada, pemerintahan Prabowo Subianto diharapkan bisa merancang kebijakan yang adil dan efisien dalam mengoptimalkan pajak dari kelompok crazy rich Indonesia tanpa mengganggu stabilitas ekonomi.
Kesimpulan
Langkah pemerintahan Prabowo Subianto yang akan membidik pajak dari kalangan crazy rich Indonesia menandai komitmen kuat dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat perekonomian nasional di tengah tantangan global. Namun, keberhasilannya tentu bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menghadapi tantangan implementasi, khususnya terkait penghindaran pajak dan transparansi sistem perpajakan.
