MitraBangsa.Online Kota Bekasi – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memimpin apel rutin yang diikuti seluruh pegawai pemerintah Kota Bekasi. Dalam amanatnya, ia menyampaikan apresiasi kepada Kelurahan Kayuringin Jaya atas keberhasilannya menjadi yang tercepat menyelesaikan akta pendirian Koperasi Merah Putih.
“Penyerahan akta ini adalah wujud nyata implementasi amanat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Kami berharap langkah ini memotivasi kelurahan lain agar segera membentuk Koperasi Merah Putih di wilayah masing-masing,” ujar Wawali Abdul Harris dengan bangga.
Selain itu, ia menekankan agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memastikan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriyah. Tim Terpadu Penyelenggaraan Kurban sudah dibentuk untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, tertib, dan sesuai syariat Islam.
“Dukung penuh kegiatan ini agar perayaan Idul Adha memberikan keberkahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Abdul Harris meminta Dinas BMSDA dan dinas terkait untuk mengevaluasi potensi banjir lokal akibat anomali cuaca, memastikan pompa dan saluran air berfungsi optimal, serta menindaklanjuti laporan warga. Dinas Lingkungan Hidup juga diminta meningkatkan patroli di TPS liar dan bantaran kali, sekaligus mengedukasi masyarakat soal pembuangan sampah yang benar.
Dalam bidang pendidikan, ia menekankan Dinas Pendidikan agar mempersiapkan informasi transparan dan membuka posko aduan terkait mekanisme SPMB, demi menghindari miskomunikasi dan keresahan di masyarakat.
Abdul Harris juga menyoroti pentingnya sosialisasi perubahan sistem DTKS menjadi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Ia meminta Dinas Sosial segera memverifikasi ulang data penerima bantuan agar distribusi bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“DTSEN dibangun dengan basis data yang lebih luas dan valid, sehingga meminimalisir kesalahan administrasi,” jelasnya.
Menutup amanatnya, Wawali menekankan keseimbangan antara penataan kota dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ia meminta Dinas UMKM segera mendata pelaku usaha yang terdampak penertiban bangunan liar, memetakan relokasi, serta memfasilitasi bantuan usaha.
“Kami ingin ke depan, kita bukan hanya dikenal sebagai pemerintah yang bisa menertibkan, tapi juga mampu memberikan solusi nyata dan membangun perekonomian rakyat,” ucapnya.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh SKPD menjaga komunikasi dan sinergi dalam menjalankan program prioritas daerah serta aktif melaporkan kinerja kepada masyarakat melalui media sosial.//***ADV MitraBangsa.Online.
