MitraBangsa.News – Kota Bekasi Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Daerah Kota Bekasi menggelar kegiatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pengendalian Intern pada Selasa, 5 Agustus 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Kantor Wali Kota Bekasi, dan dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan daerah serta pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Sekretaris Daerah Junaedi, dan Kepala BPKP RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA.
Komitmen Penguatan SPIP di Kota Bekasi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pengendalian intern yang terintegrasi sebagai fondasi dalam membangun pemerintahan yang baik (good governance).
“SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sistem yang menjaga arah dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Nilai SPIP, MRI, dan IEPK Kota Bekasi terus menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir. Ini bukan akhir, tapi awal dari peningkatan berkelanjutan,” tegas Tri Adhianto.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen mendorong peningkatan level SPIP ke Level 3, sebagai bagian dari strategi menuju tata kelola yang lebih responsif, adaptif, dan transparan.
BPKP Tekankan Pengendalian Intern sebagai Sistem Adaptif
Kepala BPKP RI, Dr. Muhammad Yusuf Ateh, dalam sesi pembinaan menyampaikan materi bertajuk “Menavigasi Tantangan Pembangunan Daerah di Era Ketidakpastian”. Ia menyoroti berbagai tekanan yang dihadapi pemerintah daerah—mulai dari gejolak global, keterbatasan fiskal, hingga ekspektasi publik terhadap akuntabilitas program.
“Pengendalian intern tidak boleh hanya menjadi checklist prosedural. Ia harus menjadi sistem adaptif, yang berfungsi sebagai early warning system untuk mencegah deviasi, fraud, dan kegagalan program sejak awal,” ujar Yusuf Ateh.
Beliau menambahkan bahwa banyak kegagalan dalam implementasi program bukan disebabkan lemahnya perencanaan, tetapi karena pengendalian internal yang lemah sejak tahap awal pelaksanaan.
Arah dan Tindak Lanjut
Pembinaan ini diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II, III, serta unsur strategis lainnya di lingkungan Pemkot Bekasi. Diharapkan kegiatan ini mampu memperkuat pemahaman terhadap pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dalam budaya kerja sehari-hari.
“Kami ingin menjadikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel sebagai bagian dari budaya kerja ASN di Kota Bekasi,” ujar Tri.
Dengan penguatan SPIP yang konsisten dan komprehensif, Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjadi daerah dengan tata kelola modern yang mampu menghadapi tantangan pembangunan di era ketidakpastian.//***ADV
