MitraBangsa.Online – Jakarta. Kelangkaan BBM swasta di sejumlah wilayah masih terus terjadi dan menimbulkan keresahan publik. Kondisi ini bukan hanya soal ketersediaan energi, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang iklim investasi asing dan keadilan bisnis di Indonesia.
Pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menilai fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Menurutnya, situasi tersebut hanyalah bentuk persaingan dagang.
“Sejak Pertamina terjegal kasus oplosan itu, masyarakat cenderung membeli BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan lainnya. Akibatnya, penjualan Pertamina turun,” ujar Darma saat dihubungi, dikutip belum lama ini.
Ia menyoroti adanya indikasi pembatasan impor BBM untuk swasta yang berpotensi menjadi bentuk pemaksaan terselubung.
“Supaya masyarakat kembali ke Pertamina, ya ada semacam paksaan seperti sekarang ini. Tetapi, ini kan sebetulnya bisnis yang tidak fair,” tegasnya.
Menurut Darma, seharusnya Pertamina tidak perlu khawatir dengan keberadaan SPBU asing. Kuncinya ada pada kualitas layanan dan mutu produk.
“Kalau konsumen percaya pada kualitas BBM Pertamina, mereka tidak akan berpindah. Karena itu, pemerintah sebaiknya tetap membuka keran impor bagi SPBU swasta,” jelasnya.
Lebih jauh, Darma mengingatkan bahwa hak konsumen harus dihormati, dan mekanisme pasar sebaiknya dibiarkan berjalan.
“Biarkan pasar yang menilai. Konsumen punya hak untuk menentukan pilihan yang terbaik,” ucapnya.
Ia menilai kebijakan pemerintah yang tidak memperpanjang izin impor justru kontraproduktif terhadap iklim investasi. Perubahan kebijakan secara mendadak bisa menciptakan citra negatif bagi Indonesia.
“Ketika mereka (investor asing) belum masuk ke Indonesia, ditarik untuk masuk. Tetapi, setelah berkembang justru dihambat. Dari sisi bisnis ini kurang bagus,” tandasnya.
Jika dibiarkan, kebijakan yang berubah-ubah dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal, tidak hanya di sektor energi, tetapi juga sektor lain di Indonesia.
