MitraBangsa.Online–Bengkulu, 22 September 2025 — Pimpinan Media MitraBangsa.Online wilayah Bengkulu, Zawawi K, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi infrastruktur penghubung antar kecamatan di Provinsi Bengkulu, khususnya proyek pembangunan dan rehabilitasi jembatan yang dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan pemantauan lapangan dan laporan warga, lebih dari 85% proyek jembatan antar kecamatan belum mencapai standar fungsional dan kualitas yang layak.
Zawawi menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten terhadap pelaksanaan proyek konstruksi yang seharusnya mengikuti Juknis (Petunjuk Teknis) dan Renja (Rencana Kerja) Daerah. Ia mendesak agar seluruh pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kontraktor dan pelaksana proyek.
“Kami tidak bisa terus membiarkan masyarakat menyeberang di atas jembatan darurat yang membahayakan nyawa. Pemerintah harus turun tangan, bukan hanya meninjau, tapi mengaudit. Apakah semua pelaksanaan sudah sesuai juknis? Atau justru ada permainan di balik layar?” tegas Zawawi.
Dugaan Kolusi dan Budaya “Wani Piro”
Lebih jauh, Zawawi mengungkap adanya dugaan kuat bahwa keterlambatan dan buruknya kualitas proyek disebabkan oleh praktik kolusi dan budaya fee yang masih mengakar dalam sistem tender. Istilah “wani piro” yang merujuk pada negosiasi imbalan atau bagi hasil di balik proyek, disebut menjadi penghambat utama profesionalisme pelaksana konstruksi.
“Banyak kontraktor mengeluh. Bukan karena mereka tidak mampu bekerja, tapi karena sistem tender dipenuhi tekanan dan permintaan fee dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan hanya merusak kualitas proyek, tapi juga merusak moral pelaku usaha konstruksi,” tambahnya.
Zawawi menegaskan bahwa MitraBangsa.Online akan terus mengawal isu ini melalui peliputan investigatif, publikasi data proyek, dan ruang pengaduan publik. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan dugaan penyimpangan, tanpa rasa takut.
Seruan untuk Pemerintah Daerah
Dalam pernyataannya, Zawawi meminta agar:
- Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan audit teknis dan keuangan terhadap proyek infrastruktur antar kecamatan
- Pemerintah kabupaten/kota meninjau ulang standarisasi pelaksanaan proyek sesuai Renja dan Juknis
- Aparat penegak hukum mengusut dugaan kolusi dan fee proyek yang merugikan negara
- Masyarakat diberikan akses terhadap informasi proyek dan laporan realisasi anggaran
MitraBangsa.Online dan MitraBangsa Cetak berkomitmen menjadi media yang transparan, berani, dan berpihak pada kepentingan publik. Dalam semangat “Untuk Bangsa yang Bersih dari KKN”, media ini akan terus menyuarakan kritik konstruktif dan mendorong perubahan sistemik.//**M.Ali Nasution
