Masyarakat Desa Padang Betuah pun mulai bersuara, menuntut agar hasil seleksi dibatalkan !!!
MitraBangsa.Online – Bengkulu. Pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa untuk jabatan Kepala Dusun (Kadun) di Desa Padang Betuah, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada 10 Oktober 2025 berlangsung khidmat di hadapan Kepala Desa Padang Betuah, Sekretaris Camat, perwakilan Dinas PMD, dan masyarakat desa. Tiga calon bersaing dalam seleksi tersebut: Surya, Jefri Pratama, dan Putra. Namun, kemenangan Jefri Pratama sebagai Kadun justru memicu badai kontroversi.
Salah satu calon yang kalah menolak menandatangani berita acara hasil seleksi. Kepada tim Mitra Bangsa, ia mengungkap dugaan permainan kotor di balik proses seleksi. Ia menyebut adanya permintaan uang sebesar Rp 20 juta dari oknum yang mengaku sebagai utusan Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.A.P. Uang itu disebut sebagai “syarat tak tertulis” untuk memenangkan seleksi Kadun.
“Saya datang ke kantor PMD untuk menyerahkan uang sesuai permintaan, tapi ditolak karena katanya sudah ada calon lain yang lebih dulu setor. Saya siap jadi saksi kalau diminta,” ungkap calon tersebut.
Lebih dari sekadar kekecewaan pribadi, masyarakat Desa Padang Betuah kini bersuara lantang. Mereka menuntut agar hasil seleksi dibatalkan dan proses pemilihan Kadun diulang total. Warga menilai hasil ujian yang terlalu sempurna tidak masuk akal dan menduga kuat adanya bocoran soal ujian.
“Kalau bukan karena bocoran, mustahil jawaban bisa ditebak semua. Kami minta seleksi ulang, bersih dari KKN dan pengawasan independen. Jangan ada lagi permainan uang,” tegas perwakilan keluarga salah satu paslon.
Tim Mitra Bangsa mencoba mengonfirmasi kepada Kepala Dinas PMD Bengkulu Tengah, namun hingga berita ini diturunkan, pejabat terkait tidak berada di kantor dan belum memberikan hak jawab atas isu yang berkembang. Diamnya PMD justru memperkuat dugaan publik bahwa proses seleksi Kadun telah dikondisikan dan sarat konflik kepentingan.
Tokoh masyarakat, akademisi lokal, dan aktivis desa menyerukan audit menyeluruh terhadap proses seleksi Kadun Padang Betuah. Mereka menuntut penegakan etika dan hukum terhadap oknum yang diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan. Jika benar ada permainan seperti ini, maka bukan hanya seleksi yang harus diulang, tapi oknum yang terlibat wajib diproses hukum.
Ini bukan sekadar soal jabatan dusun. Ini soal martabat demokrasi di tingkat akar rumput. Ini soal harga diri warga desa yang menolak dipermainkan oleh sistem yang korup. Mitra Bangsa akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang klarifikasi bagi semua pihak.//***AN
