MitraBangsa.Online Kota Bekasi – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menekankan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bekasi 2025–2030 saat ini masih di tahap awal dan harus segera dirampungkan agar menjadi panduan utama dalam pembangunan Kota Bekasi lima tahun ke depan.
“Panitia khusus akan segera dibentuk untuk menyusun RPJMD ini lewat Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini akan menjadi acuan utama Pemkot Bekasi dalam merancang dan melaksanakan program kerja, yang tentunya diselaraskan dengan visi misi Bekasi Nyaman Sejahtera Warganya yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih,” jelas Sardi dalam acara Zona Inspirasi Kompas TV, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, tantangan utama terletak pada masalah pembiayaan. Sardi menegaskan pentingnya optimalisasi PAD Bekasi agar pelaksanaan RPJMD tidak terhambat kekurangan anggaran.
“Kalau pendapatan daerah menurun, otomatis RPJMD tidak bisa berjalan maksimal. Kita harus hitung secara detail kemampuan fiskal daerah,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, Sardi juga menyoroti masalah infrastruktur Bekasi rusak, seperti jalan berlubang dan kemacetan yang mengganggu aktivitas warga.
“Kondisi ini jelas harus masuk prioritas utama pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD Bekasi 2025–2030 harus mampu menyesuaikan diri dengan dampak pandemi Covid-19, terutama dalam hal penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita perlu mendorong program UMKM Bekasi, baik melalui pelatihan maupun permodalan. Kalau daya beli masyarakat naik, pajak daerah otomatis ikut naik, dan ini mendukung misi Bekasi nyaman dan sejahtera,” paparnya.
Dalam diskusi tersebut, Sardi turut menegaskan bahwa program nasional Makan Bergizi Gratis Bekasi (MBG) sudah masuk dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025.
“Sekarang sedang dipersiapkan agar dapat segera diimplementasikan melalui anggaran perubahan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dari sisi pelaksanaan, mulai dari dapur hingga distribusi makanan, semua harus disiapkan dengan matang agar benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Sardi mengingatkan pentingnya mengevaluasi capaian program sebelumnya yang belum optimal, serta mencari solusi menyeluruh agar target pembangunan bisa tercapai.
Ia juga menyoroti buruknya sistem drainase yang sering menyebabkan banjir dan genangan.
“Kita perlu memastikan ada konektivitas saluran air ke sungai agar risiko banjir bisa ditekan,” tegasnya.
Tak kalah penting, Sardi mengingatkan soal pemerataan pembangunan Bekasi di seluruh 12 kecamatan.
“Jangan sampai hanya separuh wilayah yang berkembang sementara sisanya tertinggal. Pemerataan itu harus adil dan seimbang,” katanya.
Sebagai penutup, Sardi menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap alokasi anggaran demi memastikan manfaat pembangunan bisa benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah dari anggaran harus kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata dan bermanfaat,” pungkasnya.//***ADV MitraBangsa.Online.
Related posts:
