KOTA BEKASI – Kamis (11/9/2025), Gedung DPRD Kota Bekasi kembali menjadi titik berkumpulnya suara-suara lantang dari kalangan mahasiswa. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan dan Demokrasi hadir menyuarakan kritik tajam terhadap kondisi pemerintahan dengan seruan “Bekasi Darurat Moral, Bekasi Darurat Korupsi!”
Di tengah aksi yang berlangsung dinamis dan penuh semangat, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., diketahui sedang menjalankan tugas dinas luar dalam rangka kunjungan kerja. Menyikapi situasi tersebut, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Lia Erliani, AP., M.Si., mengambil keputusan cepat dan penuh empati: ia turun langsung ke jalan, duduk lesehan bersama mahasiswa, mendengarkan aspirasi mereka tanpa sekat.
Aksi Kritis, Tuntutan Tegas
Mahasiswa menyampaikan kritik terhadap praktik pemerintahan yang dinilai sarat KKN dan merosotnya integritas moral pejabat publik. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa jabatan publik adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk memperkaya diri.
Tak hanya menyuarakan kritik, mereka juga membawa 11 poin tuntutan, mulai dari pembebasan aktivis yang ditahan, penghentian kunjungan kerja DPRD ke luar negeri, evaluasi tunjangan pejabat, hingga penekanan pada anggaran pendidikan dan kesehatan.
Sekwan Hadir Sebagai Penjembatan Aspirasi
Di tengah suasana yang penuh tekanan, Lia Erliani menunjukkan ketegasan sekaligus ketulusan. Ia tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga secara emosional—menyimak orasi, mencatat tuntutan, dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Sikapnya mencerminkan bahwa DPRD Kota Bekasi tetap terbuka terhadap kritik publik, bahkan ketika pimpinan utama sedang bertugas di luar daerah.
Keputusan Lia untuk duduk bersama mahasiswa di jalan bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata bahwa lembaga legislatif menghargai peran generasi muda sebagai mitra kritis dalam demokrasi.
Harapan untuk Tindak Lanjut Nyata
Mahasiswa berharap aspirasi mereka tidak berhenti di ruang dengar, tetapi dilanjutkan dengan tindakan konkret. Sementara itu, sikap terbuka dan responsif yang ditunjukkan oleh Sekwan DPRD Kota Bekasi menjadi contoh bagaimana pejabat publik seharusnya hadir: mendengarkan, menampung, dan menghormati suara rakyat.
Dengan langkah tersebut, Lia Erliani memperlihatkan bahwa demokrasi di Kota Bekasi masih memiliki ruang sehat untuk dialog, kritik, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya mahasiswa.
