Jakarta – MitraBangsa.Online Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Meski digadang sebagai program unggulan untuk meningkatkan gizi anak dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa, besarnya alokasi anggaran dan minimnya pengawasan teknis memicu perdebatan di kalangan legislatif dan ekonom.
Presiden Prabowo menyebut bahwa puncak anggaran MBG pada tahun 2026 akan mencapai Rp335 triliun atau sekitar US$20 miliar. Dana jumbo tersebut akan disalurkan langsung ke desa-desa untuk mendukung operasional dapur MBG yang menyediakan bahan pangan harian seperti beras, telur, sayur, ikan, dan ayam.
Menurut Prabowo, program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjamin pasar bagi petani dan nelayan, serta berpotensi menciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru di awal 2026. Ia menyebut MBG sebagai strategi ekonomi kerakyatan yang berdampak luas.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, sejumlah kasus keracunan makanan MBG mencuat di berbagai daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, kasus keracunan tercatat di Jawa Barat (3.463 siswa), Yogyakarta (859 siswa), Jawa Tengah (577 siswa), Bengkulu (577 dan 456 siswa), Sulawesi Tengah (355 siswa), Lampung (318 siswa), Sumatra Selatan (271 siswa), NTT (246 siswa), Jawa Timur (234 siswa), NTB (151 siswa), Sumatra Utara (100 siswa), Sulawesi Tenggara (56 siswa), Banten (55 siswa), Kalimantan Barat (35 siswa), Riau (26 siswa), Papua Barat (13 siswa), dan Sulawesi Selatan (12 siswa).
Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap MBG, tidak hanya dari sisi anggaran tetapi juga mekanisme pelaksanaan. Ia menyoroti rendahnya jumlah dapur MBG yang memiliki sertifikasi sanitasi dan higienis.
“Dari 5.823 dapur MBG, hanya 34 yang memiliki lisensi sanitasi dan higienis. Ini bukan sekadar soal anggaran, tapi soal kualitas pelaksanaan. Evaluasi harus melibatkan pakar gizi dan ahli pengelolaan pangan,” ujar Said di Komplek Parlemen, Senin (29/9/2025).
Di sisi lain, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan enam tuntutan darurat kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Tuntutan tersebut sebelumnya telah disampaikan melalui surat terbuka saat aksi demonstrasi besar akhir Agustus 2025 dan audiensi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 12 September 2025.
Sebanyak 456 ekonom dan akademisi, serta 262 profesional dari berbagai bidang, menandatangani desakan tersebut. Salah satu perwakilan AEI, Vid Adrison dari LPEM UI, menyebut dua akar masalah utama dalam perekonomian Indonesia: misalokasi sumber daya dan lemahnya tata kelola institusi akibat konflik kepentingan.
“Kami mengapresiasi respons Menko Perekonomian dan Ketua LPS. Namun, kami menegaskan kembali urgensi tindak lanjut yang serius terhadap kondisi darurat ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ekonomi harus dijalankan secara amanah,” ujar ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, dalam siaran pers AEI.
