MitraBangsa.Online, Bekasi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2026. Forum strategis ini berlangsung di Aula Lantai III Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/10/2025) mulai pukul 10.30 WIB.
Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Nuryadi Darmawan, RS., S.IP., M.H., dan dipimpin bersama Ketua DPRD Dr. Sardi Effendi, S.Pd., M.M., serta Wakil Ketua III Puspa Yani, S.Pd. Seluruh anggota Banggar turut hadir dalam pembahasan yang menjadi fondasi penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2026.
Agenda Utama: Penajaman Kebijakan Belanja dan Finalisasi PPAS
Raker ini merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPRD Kota Bekasi Nomor 000.1.5/6364/DPRD.FPP yang ditujukan kepada Wali Kota Bekasi. Dua agenda utama yang dibahas meliputi:
- Penajaman kebijakan belanja daerah untuk tahun anggaran 2026.
- Finalisasi Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam dokumen KUA PPAS TA 2026.
Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan arah belanja daerah selaras dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bekasi.
OPD Wajib Hadir dan Paparkan Rencana Anggaran
Untuk memastikan diskusi berjalan komprehensif, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan penyusunan anggaran turut hadir, di antaranya:
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretaris Daerah;
- Inspektur Kota Bekasi dan Kepala BPKAD;
- Kepala Bapelitbangda dan Kepala Bapenda;
- Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SDA;
- Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan).
Pimpinan rapat menegaskan bahwa setiap OPD wajib menyampaikan paparan langsung terkait kebijakan belanja tahun 2026. Kehadiran Kepala atau Plt. Kepala OPD secara langsung menjadi syarat mutlak demi kelancaran dan akurasi pembahasan.
Sinergi Legislatif-Eksekutif Demi Bekasi yang Lebih Sejahtera
Rapat ini menjadi momentum penting bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyamakan persepsi, menetapkan prioritas anggaran, dan memastikan pembangunan daerah berjalan optimal. Dengan sinergi yang kuat, APBD 2026 diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.//***ADV
