Jakarta — Di tengah upaya pemerintah memperkuat integritas dunia pendidikan, muncul fenomena yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi: praktik KKN terselubung di lingkungan sekolah yang dibungkus dengan narasi bullying antar siswa. Modus ini bukan hanya merusak sistem, tetapi juga menciptakan korban yang tak terlihat dan pelaku yang tak tersentuh.
Dalam sejumlah kasus yang terpantau di berbagai daerah, praktik pungutan liar, pengkondisian vendor, dan penempatan siswa titipan dilakukan secara sistematis. Namun, ketika muncul konflik atau tekanan dari wali murid, narasi yang diangkat ke permukaan justru soal kenakalan siswa dan bullying. Akibatnya, perhatian publik teralihkan, sementara akar masalah tetap tersembunyi.
“Ini bukan sekadar soal perilaku siswa, tapi soal sistem yang memanipulasi dinamika sosial di sekolah,” ujar salah satu aktivis pendidikan yang enggan disebutkan namanya. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, siswa dijadikan tameng konflik antar pihak internal sekolah, dan wali murid yang kritis justru ditekan secara sosial.
Korban dari sistem ini bukan hanya siswa yang dibully, tetapi juga guru yang jujur, wali murid yang berani bersuara, dan siswa berprestasi yang tersingkir karena kalah oleh “titipan”. Sementara itu, pelaku utama — oknum pengelola sekolah atau pihak luar yang bermain dalam pengadaan — tetap aman di balik narasi bullying.
Pemerintah melalui Kemendikbud telah mendorong transparansi anggaran sekolah dan membuka kanal aduan publik. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan. Beberapa kelompok mahasiswa KKN dari universitas ternama mulai bergerak dengan program kerja anti bullying dan edukasi transparansi. Langkah ini dinilai penting untuk membuka ruang dialog antara siswa, guru, dan orang tua.
MitraBangsa.Online mendorong agar sekolah tidak hanya fokus pada kurikulum, tetapi juga pada integritas sistem. Pendidikan yang sehat harus dibangun di atas kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap semua pihak — bukan pada manipulasi narasi dan pembungkaman suara kritis.
Temuan Lapangan
1. Pungutan Liar Berkedok Iuran Sukarela
- Kegiatan sekolah, seragam, dan les tambahan dikenakan biaya tanpa dasar hukum yang jelas.
- Wali murid yang mempertanyakan justru ditekan secara sosial dan administratif.
2. Pengkondisian Vendor dan Titipan Siswa
- Pengadaan barang/jasa sekolah dilakukan tanpa transparansi.
- Penempatan siswa tidak berdasarkan prestasi, melainkan relasi dan tekanan eksternal.
3. Bullying Dijadikan Tirai Pengalihan
- Konflik antar siswa dimunculkan untuk menutupi konflik antar pihak internal sekolah.
- Narasi bullying digunakan untuk mengalihkan perhatian dari praktik KKN.
Korban Sistemik
- Siswa: dijadikan tameng konflik, dikucilkan, atau dipaksa diam.
- Wali Murid: ditekan secara halus agar tidak bersuara.
- Guru Jujur: dikucilkan karena tidak ikut dalam pengkondisian.
- Siswa Berprestasi: tersingkir karena kalah oleh “titipan”.
Advokasi dan Rekomendasi MitraBangsa.Online
A. Untuk Pemerintah
- Audit transparansi anggaran sekolah secara berkala.
- Aktifkan kanal aduan publik yang responsif dan aman.
- Revisi regulasi komite sekolah agar tidak menjadi alat tekanan.
B. Untuk Wali Murid
- Bentuk forum advokasi independen di luar komite sekolah.
- Dokumentasikan setiap bentuk pungutan dan tekanan.
- Gunakan hak informasi publik untuk meminta laporan keuangan sekolah.
C. Untuk Media dan LSM
- Angkat narasi sistemik, bukan hanya kasus bullying permukaan.
- Dorong investigasi kolaboratif lintas daerah.
- Lindungi narasumber yang berani bersuara.
Kesimpulan
Modus KKN terselubung di sekolah yang dibungkus dengan narasi bullying adalah bentuk kejahatan struktural yang merusak generasi. MitraBangsa.Online mengajak semua pihak — siswa, guru, wali murid, media, dan pemerintah — untuk membongkar tirai manipulasi ini dan membangun pendidikan yang jujur, adil, dan transparan.
