MitraBangsa.Online Kota Bekasi — Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata (Gedung Negara), Cirebon.
Acara Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan turut dihadiri para kepala daerah serta perwakilan berbagai sektor pembangunan strategis dari seluruh penjuru provinsi.
Dalam keterangannya, Abdul Harris Bobihoe menekankan bahwa keselarasan kebijakan antar pihak menjadi landasan utama keberhasilan pembangunan wilayah. Ia menyebut bahwa diperlukan semangat kolektif dalam membangun daerah secara holistik dan berkesinambungan.
“Sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan adalah kunci sukses pembangunan di Jawa Barat. Kita butuh semangat kebersamaan dalam membangun daerah,” ujar Harris Bobihoe.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Musrenbang menjadi momen strategis untuk menerjemahkan visi-misi pembangunan ke dalam rencana kerja jangka menengah daerah (RPJMD) yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Forum ini adalah ruang penting untuk menyusun perencanaan yang membumi, berdasarkan data yang akurat dan analisis yang tajam, serta mempertimbangkan nilai kemanusiaan agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tambahnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi tahun ini tengah menyusun tiga fokus utama dalam dokumen perencanaan: pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sosial masyarakat, perbaikan infrastruktur kawasan, serta penguatan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Pemkot Bekasi juga telah menyampaikan sejumlah usulan program prioritas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Abdul Harris Bobihoe juga memaparkan beberapa tantangan utama yang saat ini dihadapi Kota Bekasi, seperti persoalan pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan, penerapan pola hidup sehat, kemacetan lalu lintas, potensi bencana banjir, pengelolaan sampah, serta minimnya ruang terbuka hijau.
“Seluruh isu strategis ini harus dikemas dalam kerangka kerja yang terukur dan terstruktur agar dapat ditangani secara bertahap, serta menghasilkan solusi efektif demi tercapainya tujuan pembangunan Kota Bekasi yang optimal,” tutupnya.
Dalam agenda Musrenbang tersebut, Abdul Harris Bobihoe didampingi sejumlah pejabat Pemkot Bekasi, antara lain Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Saut Hutajulu, Sekretaris Bapelitbangda Lusi Silawati, dan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bobby Yustian.//***ADV MitraBangsa.Online.
