Bengkulu — Kepala Perwakilan MitraBangsa.Online Provinsi Bengkulu, Zawawi K, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait pengelolaan sejumlah anggaran strategis. Ia menyoroti ketimpangan, ketidakjelasan, dan potensi penyalahgunaan dalam alokasi dana pendidikan, sosial, hibah, hingga pembangunan infrastruktur.
“Jangan main-main soal anggaran! Ini bukan sekadar angka APBD, ini menyangkut masa depan anak-anak kita, kesejahteraan rakyat, dan keadilan ekonomi daerah,” tegas Zawawi dalam pernyataan resmi, Senin (30/9).
Zawawi menyoroti beberapa pos anggaran yang menurutnya perlu diawasi ketat:
- Dana PIP (Program Indonesia Pintar): Ia menilai distribusi bantuan pendidikan masih belum merata dan minim transparansi. Banyak siswa dari keluarga miskin belum terdata sebagai penerima, padahal mereka sangat membutuhkan.
- Dana DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial): Zawawi mendesak Dinas Sosial Bengkulu untuk memperbarui dan membuka data penerima bansos secara publik. “Jangan sampai data DTKS jadi alat politik atau hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.
- Dana Hibah dan Bansos: Ia menyoroti tertundanya pencairan hibah untuk kegiatan sosial dan demokrasi seperti Pilwakot Bengkulu. “Kalau hibah untuk demokrasi saja bisa tertunda, bagaimana dengan hibah untuk masyarakat sipil dan UMKM?”
- Pemerataan Ekosistem Ekonomi Daerah: Zawawi menuntut agar anggaran tidak hanya menumpuk di satu OPD atau wilayah tertentu. “Kita butuh pemerataan, bukan pembangunan yang hanya menyentuh pinggir jalan provinsi,” katanya, merujuk pada kritik terhadap Dinas PUPR.
- Infrastruktur dan Keadilan Fiskal: Ia meminta agar pembangunan fisik tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, perumahan, dan fasilitas umum di pemukiman padat3.
Sebagai media advokasi, MitraBangsa.Online berkomitmen untuk mengawal transparansi anggaran dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan. Zawawi juga menyatakan akan mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada instansi terkait jika tidak ada perbaikan dalam waktu dekat.
“Kami bukan hanya media, kami mitra kritis. Kalau perlu, kami ajukan permintaan data resmi dan buka ruang diskusi publik. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka digunakan,” tutupnya.
