Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti keras lemahnya tata kelola di pemerintahan daerah. Ia menegaskan, praktik jual-beli jabatan dan proyek fiktif masih menjadi ancaman serius yang menghambat arah pembangunan nasional.
Hal itu diungkapkan Menkeu dalam Rapat Pengendalian Inflasi Nasional yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Purbaya menyebut sejumlah contoh kasus yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif di BUMD Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola belum benar-benar selesai,” ujar Purbaya.
Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, lanjutnya, skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, masih di bawah target pemerintah sebesar 74. Bahkan sebagian besar daerah masih berada di zona rawan korupsi, dengan nilai rata-rata 67 untuk provinsi dan 69 untuk kabupaten/kota.
Menkeu menilai, akar persoalan berada pada jual-beli jabatan, gratifikasi, serta intervensi dalam pengadaan. Ia mengingatkan, bila praktik seperti itu terus dibiarkan, maka akan berdampak langsung terhadap terhambatnya program pembangunan dan kebocoran anggaran negara.
“Saya minta perbaikan dilakukan dalam dua triwulan ke depan. Ini jadi syarat utama agar Transfer ke Daerah (TKD) bisa dinaikkan,” tegasnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pimpinan nasional, termasuk Presiden Prabowo, menaruh perhatian besar terhadap persoalan integritas di daerah.
“Kalau tidak ada perbaikan, saya juga susah ngomong ke atas (Presiden). Jadi mari kita buktikan dengan kerja bersih dan disiplin,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan bertanggung jawab akan meningkatkan kepercayaan publik, memacu investasi, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh daerah.
“Dengan kerja yang bersih dan niat yang tulus, kita bisa jaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat daerah,” pungkasnya.
