MitraBangsa.Online — Presiden Prabowo Subianto tengah merancang kebijakan ekonomi berbasis konstitusi sebagai bagian dari langkah evaluasi terhadap sistem nasional yang selama ini berjalan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Jakarta, Minggu (9/11/2025).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, selama 15 tahun terakhir, sistem demokrasi Indonesia telah berjalan, namun pada saat yang sama mekanisme pasar bebas dinilai terlalu dominan dalam memengaruhi arah kebijakan nasional.
“Presiden menawarkan pendekatan baru yang disebut politik konstitusi dan ekonomi konstitusi, sebagai koreksi terhadap dominasi pasar bebas,” ujar Cak Imin.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi konstitusi merupakan konsep kebijakan yang kembali merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang menekankan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Negara harus hadir untuk melindungi masyarakat yang paling rentan agar tidak terus menjadi korban dari persaingan pasar yang tidak seimbang,” tegasnya, dikutip dari Antara.
Pesantren sebagai Pilar Sosial dan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga menekankan pentingnya peran pesantren dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam penguatan demokrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga institusi sosial yang menjaga nilai-nilai keilmuan, pengabdian, dan rekayasa sosial.
“Pesantren memiliki kontribusi besar dalam membentuk kultur dan budaya bangsa. Tanpa rujukan ilmu dari pesantren, demokrasi tidak akan memiliki arah yang jelas sebagai jalan kemajuan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menambahkan bahwa pesantren memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui dua jalur utama: pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
