Bekasi – MitraBangsa.Online Pasca serangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan Gedung DPRD Kota Bekasi, Komisi I DPRD menegaskan perlunya langkah tegas dan perbaikan menyeluruh pada sistem pengamanan kantor legislatif tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, menyampaikan keprihatinannya terhadap lemahnya pengawasan keamanan, yang menurutnya sudah mengarah pada kelalaian serius. Dalam kurun waktu hanya beberapa bulan, tercatat sudah tiga kali kejadian kehilangan sepeda motor terjadi di area parkir DPRD.
“Seharusnya setelah kejadian pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh. Ini justru terulang. Kami mendorong adanya perbaikan sistem keamanan secara menyeluruh agar tidak ada lagi kejadian serupa,” tegas Rizki, Sabtu (7/6/2025).
Ia menyoroti kinerja pengelola gedung atau Building Management, yang dalam hal ini dinilai tidak profesional. Rizki bahkan menilai perlu diberikan sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab, agar tidak terkesan abai terhadap keamanan aset dan lingkungan kantor DPRD.
Lebih lanjut, Rizki mengingatkan Sekretariat DPRD untuk tidak sekadar mengacu pada kelengkapan dokumen saat memilih pihak rekanan pengelola gedung.
“Penting dilakukan verifikasi langsung terhadap kualitas dan rekam jejak perusahaan pengelola. Jangan hanya karena dokumennya lengkap, tapi pelaksanaan kerjanya tidak maksimal,” ungkapnya.
“Sekretariat DPRD harus lebih aktif dan terlibat langsung dalam implementasi sistem keamanan, bukan hanya menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada pihak ketiga,” tambahnya lagi.
Berdasarkan informasi yang diterima MitraBangsa.Online, saat ini pengelolaan gedung DPRD dipercayakan kepada PT Adhimukti Inti Indonesia (AII), yang memasuki tahun kedua kontrak sebagai pemenang lelang. Namun, kinerja perusahaan tersebut kini tengah disorot, menyusul serangkaian kejadian kehilangan motor yang mencoreng nama baik institusi.
Kasus terbaru terjadi pada Minggu pagi, 11 Mei 2025, ketika satu unit Honda Scoopy milik anggota Satpol PP raib di area parkir meskipun sudah dikunci ganda dan berada dalam jangkauan kamera pengawas (CCTV). Sayangnya, kejadian ini sempat tenggelam karena bertepatan dengan libur panjang (12–13 Mei 2025).
Ironisnya, insiden-insiden ini terjadi meskipun anggaran pengamanan yang dikelola Sekretariat DPRD mencapai miliaran rupiah, dan seharusnya mampu menjamin keamanan lingkungan.
Kini, dengan sorotan publik yang terus meningkat, Komisi I DPRD Kota Bekasi mendesak adanya evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap sistem keamanan, tetapi juga terhadap proses pengadaan mitra kerja pengelola gedung.//***ADV
Related posts:
