MitraBangsa.Online — Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan dukungan penuh terhadap penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para kepala kejaksaan negeri dengan bupati/wali kota se-wilayah Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurutnya, penandatanganan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi lintas institusi, khususnya antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Penandatanganan MoU dan PKS ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan, terutama dalam bidang pencegahan dan penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan nilai tambah signifikan bagi pemerintah daerah, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program pembangunan, dan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.
“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah ini. Dengan adanya pendampingan dan pengawasan dari kejaksaan, diharapkan pelaksanaan program pembangunan di daerah dapat berjalan lebih tertib, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Bekasi menekankan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan kejaksaan merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur negara.
“Kerja sama ini bukan hanya formalitas, tetapi merupakan pondasi penting dalam memperkuat prinsip good governance dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan,” tuturnya.
Ia juga berharap agar kerja sama ini dapat ditindaklanjuti secara konkret di lapangan, melalui koordinasi intensif dan pendampingan hukum yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Bekasi siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bekasi serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berlandaskan hukum,” pungkasnya.//***ADV
