Anggota DPRD Kota Bekasi Alit Jamaludin Dorong Bapenda Gercep Kejar Target PAD

  • Bagikan
Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin.

MitraBangsa.Online – Menjelang akhir tahun, DPRD Kota Bekasi menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang kini dituntut bergerak lebih agresif untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyampaikan bahwa target PAD bisa mencapai 85 persen hingga akhir tahun. Data terakhir per Oktober menunjukkan realisasi PAD baru menyentuh 71,46 persen.

“Konsekuensinya Bapenda sebagai OPD yang bertanggung jawab memastikan ketercapaian target harus mengoptimalkan kinerjanya di satu bulan terakhir ini. Harus sedikit gercep, akselerasi,” ujar Alit, Rabu (19/11).

Operasi Sisir dan Optimalisasi Data Wajib Pajak

Menurut Alit, kegiatan Operasi Sisir (Opsir) yang dilakukan setiap UPTD harus ditingkatkan baik dari segi kecepatan maupun ketepatan dalam menagih serta mencari potensi PAD baru. Selain itu, Bapenda diminta terus memperbarui data Wajib Pajak (WP) dengan menggandeng Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Tata Ruang (Distaru).

“Harus lebih giat lagi, tidak sekadar menunggu,” tegasnya.

Strategi Penagihan ke Kantor Pusat

Alit menilai strategi penagihan langsung ke kantor pusat WP, khususnya hotel dan restoran, merupakan langkah positif untuk mencapai target realistis sebesar 85 persen di akhir tahun. Selain sektor hotel dan restoran, ia juga menekankan pentingnya realisasi pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Bisa saja penagihan ke kantor pusat berdampak positif. Itu kan rencana Bapenda menagih langsung ke kantor pusat setiap objek pajak,” tambahnya.

Dampak Rendahnya Realisasi PAD

Alit mengingatkan bahwa rendahnya capaian target PAD dapat memengaruhi program-program Pemerintah Kota Bekasi yang sudah direncanakan. Ia menyebut beberapa faktor yang memengaruhi capaian PAD tahun ini, mulai dari kondisi ekonomi makro, belum pulihnya daya beli masyarakat, hingga kebijakan rotasi-mutasi pejabat yang baru-baru ini dilakukan di lingkungan Pemkot Bekasi.//***ADV

  • Bagikan