Menteri Pertanian Bongkar 1.000 Ton Beras Ilegal di Karimun, Pemerintah Tegaskan Stok Nasional Aman

  • Bagikan

MitraBangsa.Online – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan berupa 1.000 ton beras diduga ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beras tersebut diketahui masuk tanpa melalui prosedur karantina dan kepabeanan.

Tanjung Balai Karimun sendiri merupakan bagian dari Free Trade Zone (FTZ) Batam-Bintan-Karimun, kawasan perdagangan bebas yang seharusnya tidak menjadi jalur masuk komoditas pangan tanpa pengawasan resmi. Temuan ini dinilai janggal karena wilayah tersebut bukan daerah produksi beras.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal,” tegas Amran dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Pola Distribusi Janggal

Hasil penelusuran sementara menunjukkan aparat mengamankan 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih tersimpan di gudang Bea Cukai. Beras itu diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang tidak memiliki sawah dan bukan sentra produksi padi.

Tujuan pengiriman disebut mengarah ke daerah produsen utama beras seperti Palembang dan Riau. Pola distribusi ini dinilai tidak masuk akal.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” tegas Amran.

Selain beras, aparat juga menyita gula pasir, cabai kering, bawang putih, dan bawang merah. Seluruh komoditas tersebut tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui jalur resmi, dan tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Langkah Tegas Pemerintah

Kementerian Pertanian menindaklanjuti temuan tersebut dengan melelang sebagian barang bukti sesuai ketentuan hukum. Sementara komoditas berisiko tinggi akan dimusnahkan.

“Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Amran.

Pemerintah sebelumnya telah menyatakan swasembada beras pada 2025, dengan tidak melakukan impor beras konsumsi.

Stok Beras Nasional Melimpah

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, naik 203,05 persen dibanding stok awal 2024.

Stok tersebut mencakup:

  • Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,248 juta ton di gudang Bulog
  • Beras di rumah tangga, produsen, penggilingan, pedagang
  • Persediaan di hotel, restoran, dan katering

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini sangat aman.

“Tentu kita patut bersyukur dengan kondisi stok beras secara nasional untuk awal tahun 2026, sangat tinggi dan sangat aman,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026) malam.

Kesimpulan

Kasus beras ilegal di Karimun menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan di kawasan perdagangan bebas. Meski stok beras nasional dalam kondisi aman dan melimpah, praktik penyelundupan tetap berpotensi merusak pasar domestik serta merugikan petani.

  • Bagikan