Kota Bekasi – MitraBangsa.Online Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, secara resmi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Ruang Nonon Soenthanie, Kompleks Pemerintahan Kota Bekasi.
Rakor tersebut digelar sebagai upaya memperkuat sinergitas antar daerah, menyatukan visi dan strategi penegakan peraturan daerah (Perda), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peran aktif Satpol PP di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Harris Bobihoe menegaskan pentingnya Rakor ini untuk menyamakan pandangan dan langkah dalam implementasi kebijakan dan hukum daerah, seiring dengan meningkatnya dinamika pembangunan di tiap kabupaten/kota.
“Rakor ini bertujuan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan regulasi serta mendorong Satpol PP agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dan perlindungan terhadap masyarakat,” jelas Harris.
Wakil Wali Kota Bekasi yang dikenal dekat dengan masyarakat itu juga menyampaikan bahwa Satpol PP memiliki peran strategis dalam menjaga wibawa pemerintah daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan humanis harus tetap diutamakan guna membangun kepercayaan publik.
“Kami mendorong agar jajaran Satpol PP di seluruh wilayah Jawa Barat terus meningkatkan profesionalisme serta menerapkan pendekatan yang ramah dan humanis saat menegakkan aturan,” tambahnya.
Harris juga menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Bekasi sebagai tuan rumah Rakor Satpol PP tahun ini. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD akan terus memberikan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan personel Satpol PP, termasuk sarana dan prasarana penunjang tugas mereka.
“Pemerintah Kota Bekasi akan terus memperhatikan kesejahteraan dan tunjangan personel Satpol PP, karena tugas mereka mengandung risiko tinggi dan membutuhkan keseriusan dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas daerah, di mana penegakan perda dan aturan-aturan daerah dapat saling mendukung antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Keselarasan antara Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat harus terus dijaga. Persamaan pandangan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum berjalan konsisten, berwibawa, dan berdampak pada kemajuan daerah,” tutup Harris Bobihoe.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang tertib, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa dan Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera.//***ADV
