MitraBangsa.Online Kota Bekasi — Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, bersama Sekretaris TP PKK Kota Bekasi, Wuri Handayani, menghadiri Rapat Koordinasi “Gawe Rancange, Pak Kades jeung Pak Lurah Jabar” yang dilaksanakan di Gedung Bale Asri Pusdai, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan diikuti oleh seluruh camat serta lurah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Rapat Koordinasi tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Jawa Barat, antara lain strategi penurunan angka kemiskinan, pencegahan dan penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, serta peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana (KB).
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyampaikan pentingnya sinergi dan tindak lanjut konkret atas arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat.
“Menghadiri rapat koordinasi serta menerima arahan langsung dari Pak Gubernur dalam pembahasan isu-isu strategis ini menjadi sangat penting. Mulai dari strategi menurunkan angka kemiskinan dan stunting, angka kematian ibu dan bayi, hingga penyelesaian masalah sampah serta peningkatan partisipasi program KB,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut, dengan visi yang sejalan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
“Tentu kita tindak lanjuti hasil dari rakor bersama Pak Gubernur. Kota Bekasi memiliki langkah-langkah strategis yang siap dilaksanakan, dengan tujuan membangun wilayah yang berkelanjutan. Dalam menurunkan angka kemiskinan, kita dorong kolaborasi lintas sektor dan program konkret. Untuk stunting, kita konsisten melakukan pemenuhan pelayanan kesehatan mulai dari masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak. Demikian pula dalam pengelolaan sampah, kita arahkan pada solusi cerdas yang ramah lingkungan dan mendorong energi terbarukan,” jelasnya.
Kegiatan Rakor ini digelar sebagai upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendorong peran aktif para camat dan lurah dalam mencapai target-target pembangunan sosial dan lingkungan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.//***ADV MitraBangsa.Online.
