Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Hadiri Peringatan HPN 2025, Tekankan Sinergi Pers Dan Pemerintah

  • Bagikan

MitraBangsa.Online Kota Bekasi — Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya tahun 2025, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menghadiri acara yang digelar penuh khidmat di Gedung Juang, Kota Bekasi. Kegiatan ini berlangsung meriah di lokasi yang menjadi salah satu ikon sejarah perjuangan di wilayah Bekasi.

Dikenal akrab dengan sapaan Bang Harris, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa hubungan kemitraan antara insan pers dan pemerintah daerah merupakan elemen penting yang harus terus dirawat dan diperkuat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis demi menyukseskan pembangunan di Kota Bekasi.

“Kita tingkatkan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat,” ujar Bang Harris dalam sambutannya di hadapan para tamu undangan.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa peran jurnalis sangat penting sebagai sudut pandang alternatif dalam penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Di tengah arus informasi digital yang deras, menurutnya, media memiliki peran sentral untuk memberikan edukasi dan menangkal informasi hoaks yang bisa menyesatkan publik.

“Pers dan pemerintah harus bahu-membahu menjaga ruang informasi dari berita menyesatkan. Kita bersama hadir untuk mencerdaskan masyarakat dengan konten yang mencerahkan dan membangun,” kata Abdul Harris.

Sebagai bagian dari pilar demokrasi, lanjutnya, media massa juga memiliki fungsi kontrol terhadap implementasi program-program pembangunan. Oleh karena itu, sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan pers menjadi landasan utama dalam mewujudkan Kota Bekasi yang inklusif, nyaman, dan sejahtera.

“Konsep pembangunan di Kota Bekasi sangat menekankan prinsip kolaboratif. Maka, pers harus menjadi bagian integral dari proses itu,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa insan pers diharapkan tidak hanya memproduksi berita dan opini, tetapi juga mampu melakukan kajian kritis yang bisa dijadikan masukan bagi kebijakan pemerintah daerah.

“Pers merupakan tulang punggung demokrasi. Maka dari itu, profesionalisme pers harus terus dijaga dengan mematuhi kode etik jurnalistik, regulasi yang berlaku, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kebenaran dalam menyampaikan informasi,” tutupnya.//***ADV MitraBangsa.Online.

  • Bagikan