MitraBangsa.Online Kota Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengadakan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut atas surat resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda penting ini digelar di Aula Nonon Sontanie, Kantor Pemkot Bekasi, Kamis (22/05/2025).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Dr. H. Abdul Harris Bobihoe. Turut hadir seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Kepala Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemkot Bekasi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bekasi menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar perangkat daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. “Rapat ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, serta responsif terhadap pengawasan dan arahan dari KPK,” ujar Tri Adhianto.
Beliau berharap agar seluruh pejabat memahami dan mengimplementasikan prinsip transparansi publik, akuntabilitas kelembagaan, dan good governance dalam setiap aspek, mulai dari pengelolaan pendapatan daerah, perencanaan, penganggaran, hingga proses pengadaan barang dan jasa. “Kami juga berharap rapat koordinasi tata kelola ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mencegah serta memberantas segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tambahnya.
Surat dari KPK yang menjadi dasar pelaksanaan rapat ini memuat sejumlah rekomendasi strategis terkait upaya pencegahan korupsi serta penguatan integritas pemerintahan daerah. Dalam forum rapat ini, dibahas pula langkah-langkah konkret yang akan diambil masing-masing OPD guna menindaklanjuti arahan KPK secara menyeluruh.
Selain itu, Wali Kota Bekasi menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu tata kelola pemerintahan dan layanan publik, serta memperkuat sistem pengawasan internal yang efektif dan berintegritas.
Fokus utama pembahasan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025 mencakup area optimalisasi pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, penganggaran yang efisien, serta pengadaan barang dan jasa yang transparan.
Dengan koordinasi yang intensif dan implementasi nyata dari hasil rapat ini, Pemkot Bekasi berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara profesional, menjaga akuntabilitas publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.//***ADV MitraBangsa.Online.
