MitraBangsa.Onine Bengkulu — Kepala Perwakilan MitraBangsa.Online Provinsi Bengkulu, Zawawi K, menyampaikan pernyataan resmi terkait hasil penelusuran awal terhadap dugaan kejanggalan dalam sejumlah paket pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bengkulu. Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap redaksi terhadap independensi kerja jurnalistik dan dorongan terhadap penegakan hukum.
Zawawi K menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi langsung kepada Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu, Drs. Widodo, yang menyatakan belum mengetahui siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pelaksana kegiatan yang tercantum dalam RUP. “Kami menghargai keterbukaan Kepala Dinas, namun ketidaktahuan terhadap kegiatan yang telah diumumkan secara resmi menunjukkan lemahnya kontrol internal dan transparansi birokrasi,” ujar Zawawi.
Lebih lanjut, Zawawi mengungkap bahwa beberapa jam setelah pertemuan tersebut, pihak manajemen MitraBangsa.Online dihubungi oleh seorang pria yang mengaku sebagai wartawan dan mengklaim mengenal dekat pimpinan redaksi. Orang tersebut meminta pertemuan di luar kantor untuk “menyelesaikan” pemberitaan. Permintaan itu langsung ditolak secara tegas.
“Kami tidak melayani klarifikasi informal. Jika ada yang mewakili instansi dan ingin memberikan penjelasan, silakan datang ke kantor dan temui saya langsung. Kami hanya menerima hak jawab resmi, bukan pendekatan personal,” tegas Zawawi.
Sementara itu, dari Jakarta, Pimpinan Redaksi MitraBangsa.Online, Novryantoni, yang akrab disapa Ryan, menyampaikan bahwa tidak ada satu pun pihak yang dapat menghentikan kerja wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. “Di redaksi kami, tidak ada yang bisa menghalangi kerja wartawan. Siapapun dia, bahkan keluarga sekalipun, tidak bisa menghentikan proses jurnalistik yang sedang berjalan,” tegas Ryan.
Ia juga meminta agar temuan-temuan yang sedang ditelusuri oleh tim redaksi segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Kami mendorong agar wartawan berkolaborasi dengan Tipikor Kejaksaan, BPK, dan Inspektorat Daerah. Pemeriksaan harus segera dilakukan,” ujarnya.
Novryantoni bahkan menyatakan harapan agar Kejaksaan melakukan penggeledahan terhadap instansi terkait, sebagaimana pernah dilakukan terhadap Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam kasus korupsi berjemaah. “Kalau dulu bisa bongkar korupsi di DPRD, sekarang pun harus berani. Jangan tunggu gaduh, jangan tunggu viral. Kami mendukung penuh langkah hukum yang tegas dan terukur,” tegasnya.
Redaksi MitraBangsa.Online menegaskan bahwa proses investigasi terhadap dugaan kejanggalan anggaran di Disdukcapil Kota Bengkulu akan terus berlanjut. Klarifikasi resmi tetap dibuka, namun segala bentuk intervensi atau intimidasi tidak akan mempengaruhi independensi dan integritas kerja jurnalistik.
“Kami berdiri di garis depan untuk memastikan anggaran publik digunakan secara transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kami tidak akan mundur,” tutup Zawawi.
Berita ini akan terus diperbarui seiring dengan perkembangan klarifikasi dan langkah hukum dari pihak terkait. MitraBangsa.Online mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi dan menjaga integritas anggaran daerah.//**Ali Nasution
