1.000 Ton Beras Ilegal di Karimun, Menkeu Tegaskan Sebagian Akan Dimusnahkan

  • Bagikan

Mitrabangsa.Online Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara setelah menerima laporan terkait penemuan 1.000 ton beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Beras tersebut berada di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Purbaya menegaskan sebagian besar beras ilegal itu akan dimusnahkan. Langkah ini dilakukan karena barang tersebut jelas tidak sah dan berpotensi merusak pasar domestik.

Meski begitu, ia menyebutkan akan ada pelelangan terhadap sebagian kecil beras tersebut.

“Sebagian besar akan dimusnahkan karena ilegal. Sebagian kecil dijual, dilelang tapi jumlahnya sangat sedikit. Kalau tidak dimusnahkan, bisa merusak pasar dalam negeri,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Langkah Pencegahan

Ketika ditanya mengenai langkah ke depan agar kasus penyelundupan tidak terulang, Purbaya menegaskan bahwa aparat akan mengejar dan menangkap para pelaku.

Sidak Menteri Pertanian

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Sidak tersebut menyusul penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton tetapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” tegas Amran.

Pola Distribusi Janggal

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang bukan produsen beras, menuju daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

Menurut Amran, pola distribusi tersebut tidak masuk akal dan semakin menguatkan dugaan adanya praktik penyelundupan.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” pungkasnya.

  • Bagikan