Bandung – MitraBangsa.Online Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera membentuk tim investigasi independen terkait kematian seorang siswa SMK Negeri 1 Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Siswa tersebut meninggal dunia pada 30 September 2025, hanya beberapa hari setelah sekolahnya mengalami kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 24 September.
Meski Dinas Kesehatan setempat menyatakan bahwa kematian siswa tersebut “bukan akibat MBG”, JPPI menilai bahwa klaim tersebut terlalu dini dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang terbuka. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa investigasi menyeluruh dan transparan sangat penting untuk mencegah pengaburan fakta dan menjaga kepercayaan publik.
“Kasus ini tidak boleh diremehkan, apalagi ditutup-tutupi. Investigasi independen sangat penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).
JPPI menyampaikan tiga alasan utama mengapa kematian siswa tersebut patut diduga berkaitan dengan program MBG:
- Korelasi waktu – Korban merupakan bagian dari sekolah yang mengalami keracunan MBG pada 24 September.
- Gejala klinis serupa – Korban mengalami muntah, kejang, dan mulut berbusa, gejala yang juga dialami ratusan siswa lainnya.
- Kasus kambuh – Puluhan siswa di sekolah yang sama kembali mengalami gejala serupa pada 27–29 September, menunjukkan bahwa sumber racun kemungkinan belum ditangani tuntas.
JPPI menuntut agar BGN membentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan unsur masyarakat sipil. Hasil investigasi tersebut harus dipublikasikan secara terbuka agar publik mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam spekulasi.
Selain itu, JPPI meminta Presiden Prabowo Subianto untuk tidak lagi meremehkan kasus MBG sebagai “persentase kecil”, mengingat telah muncul dugaan korban jiwa. Jika terbukti ada kaitan antara MBG dan kematian siswa maupun keracunan massal, JPPI menilai Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab dan menutup seluruh SPPG (Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi) tanpa terkecuali.
“Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi pemerintah. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya,” tegas Ubaid.
