MitraBangsa.Online – Jakarta. Minimnya sumber daya manusia (SDM) perangkat desa membuat sejumlah program pembangunan di tingkat desa berjalan tidak sesuai petunjuk teknis (juknis). Kondisi ini mencuat setelah beberapa media lokal mengangkat dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara.
Pengamat independen, Muklis, warga Desa Banjar Sari, menilai akar persoalan terletak pada lemahnya kualitas SDM kepala desa maupun perangkatnya.
“Masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan program desa. Hal itu karena perangkat desa yang dipilih nyaris tidak memiliki kompetensi sebagai kepala desa,” ujarnya.
Padahal, program desa wajib dilaksanakan sesuai regulasi. Merujuk Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, setiap kepala desa dan perangkatnya dituntut menjalankan program tepat sasaran dan sesuai aturan.
Di sisi lain, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya berperan penting sebagai pengawas. BPD memiliki tugas menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan fungsi kontrol BPD tidak berjalan maksimal. Muklis menilai salah satu penyebabnya adalah masih kuatnya praktik nepotisme dalam struktur perangkat desa.
“Seharusnya perangkat desa tidak boleh melibatkan unsur keluarga, baik kiri-kanan, depan-belakang, atas maupun bawah. Tapi yang terjadi, banyak kepala desa tetap membangun dinasti di struktur pemerintahan desa,” tambahnya.
Muklis berharap ke depan seluruh desa benar-benar mengikuti aturan sesuai juknis dari Kementerian Desa agar program pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.
“Tanpa adanya unsur keluarga dalam perangkat desa, fungsi struktur akan berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
//Fatur – MitraBangsa.Online
