Tahun ini, para pekerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi merasa khawatir tentang nasib pekerjaan mereka di masa mendatang. Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, berharap bahwa tidak akan ada pengurangan Tunjangan Kinerja Kehadiran (TKK) yang selama ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.
Pemkot Bekasi memiliki sebanyak 13 ribu TKK dalam totalnya. Dalam laporan terbaru, ditemukan bahwa ada dua ribu TKK yang sudah tercatat, sedangkan beberapa ribu lainnya sedang dalam tahap pendataan.
Belakangan ini, TKK yang berada di Kota Bekasi juga telah mengungkapkan keinginannya kepada Pemerintah Kota Bekasi.
Diharapkan bahwa semua 13 ribu orang ini akan menerima seluruh hak mereka tanpa ada pengurangan. Artinya, menurutnya, pemerintah daerah berjanji tidak akan mengurangi jumlah 13 ribu TKK ini.
Ribuan anggota TKK terdapat di tiap-tiap OPD di Kota Bekasi, dengan sebagian besar terpilih di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satpol-PP. TKK sangat diperlukan dan menjadi hal utama di Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Dinkes) dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Disdik), termasuk guru dan tenaga medis.
Membahas masa depan TKK merupakan isu yang krusial yang dibicarakan dalam Komisi I DPRD Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi menganggap penting untuk menggarisbawahi hal ini. Hal ini dikarenakan, selama ini TKK telah memberikan dukungan penting dalam meningkatkan performa para ASN di setiap OPD.
Menurutnya, penting bahwa jumlah pegawai ASN dan jumlah tenaga kependidikan merupakan hal yang saling mendukung untuk tugas-tugas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).. (Adv/DPRD)
